YLKI: Program Konversi BBM Akan Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke bahan bakar gas (BBG) bagi kendaraan bermotor diyakini akan gagal dilaksanakan. Sebab, prasyarat proses konversi yang harus dilakukan masyarakat tidak mudah. Sementara di pihak lain prasarana pendukung konversi juga tidak memadai.

Demikian pandangan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam diskusi bertajuk "Problem BBM" di Jakarta, Sabtu (7/1/2012). Kebijakan pembatasan subsidi BBM akan dilaksanakan pada April mendatang. Untuk dapat menggunakan BBG, masyarakat harus melakukan modifikasi pada tangki bahan bakar. Di pihak lain, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) tidak banyak tersedia.

"Di Indonesia baru ada 16 SPBG, itu pun cuma ada di Jakarta dan yang aktif hanya delapan," ungkapnya.

"Saya mengindikasi dengan kuat bahwa ini akan gagal di tengah jalan," tambahnya.

Tulus menilai, kebijakan konversi ini lebih besar dilandasi pertimbangan politik ketimbang ekonomi. Sebab, jika tujuannya adalah mengurangi subsidi, ia berpendapat, langkah yang lebih terukur dilakukan adalah dengan menaikkan harga secara bertahap. Misalnya, dengan menaikkan harga BBM sebesar Rp 500.

"Karena pemaksaan pemindahan dari Premium ke Pertamax (non-subsidi) akan menimbulkan kenaikan yang lebih dari 100 persen. Ini yang sangat memberatkan masyarakat, secara konseptual justru lebih menimbulkan distorsi ekonomi yang lebih berat dibanding instrumen harga yang dinaikkan oleh pemerintah," kata Tulus.

Seperti diberitakan, per 1 April tahun ini pemerintah memberlakukan program pembatasan BBM subsidi. Program ini dimulai dari Jawa dan Bali. Pada 2013-2014, program akan diperluas ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Dengan program ini, BBM bersubsidi hanya diberikan ke angkutan umum, pelayanan umum, dan sepeda motor. Sedangkan moda transportasi di luar itu diharuskan membeli BBM non-subsidi, seperti Pertamax.