Konversi BBM ke BBG Terburu-buru

JAKARTA, KOMPAS.com — Mardani, anggota Komisi Energi Nasional atau Komisi VII DPR, menilai langkah pemerintah melakukan konversi bahan akar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) adalah terburu-buru.

"Kami menilai pernyataan pemerintah yang telah siap dengan mekanisme konversi BBM ke BBG sebagai sikap yang terburu-buru dan tidak melalui perencanaan yang matang," katanya, di Jakarta, Jumat (13/1/2012).

Menurut Mardani, langkah pemerintah ini hanya reaktif. Sebaiknya pemerintah memulai dengan menyiapkan blueprint energy.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah telah siap melaksanakan konversi BBM ke BBG. Bahkan, anggaran untuk pembangunan SPBG dan infrastruktur lainnya telah disiapkan.

Mardani memaparkan, DPR meragukan kesiapan pemerintah ini karena terkesan mendadak dan terburu-buru. Apalagi, dalam pembahasan RAPBN 2012 beberapa waktu yang lalu, isu perubahan kebijakan energi dari BBM ke BBG tidak menjadi fokus pembahasan antara pemerintah dan DPR.

Karenanya, lanjut Mardani, bagaimana mungkin tiba-tiba pemerintah menyatakan kesiapannya dengan kebijakan ini dan dengan anggarannya.

"Pemerintah sepertinya panik dan tidak memiliki solusi yang sistematis untuk mengatasi terjadinya overquota BBM subsidi yang terjadi setiap tahun. Apalagi, saat ini desakan masyarakat sangat besar agar pemerintah segera menata masalah kebijakan energi ini. Karenanya, siapkanlah secara matang dan melibatkan semua stake holder termasuk DPR, pemerintah jangan bertindak sembrono," kata Mardani.

Ditegaskannya, DPR siap dan punya waktu yang cukup untuk membahas kebijakan ini ke depan. Penyesuaian anggaran untuk melaksanakan kebijakan ini bisa dilakukan pada pembahasan APBN Perubahan 2012 nantinya. "Yang kami inginkan adalah menyiapkan kebijakan ini secara matang dan berpihak pada kesejahteraan rakyat," katanya. (Tribunnews/Srihandriatmo Malau)