Kemenhub Susun Aturan Tes Narkoba Pilot

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan sedang menyusun aturan mengenai kewajiban tes narkoba dan alkohol. Penyusunan aturan baru tersebut menyikapi temuan seorang pilot maskapai Lion Air yang diduga mengonsumsi narkoba. ”Nantinya, ada mekanisme yang jelas soal kewajiban untuk tes. Tidak hanya pilot yang diwajibkan, tetapi juga teknisi pesawat dan pengatur lalu lintas udara,” kata juru bicara Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, Jumat (13/1/2012), di Jakarta.

Dilibatkannya teknisi dan pengatur lalu lintas udara, kata Bambang, karena yang bertanggung jawab dengan keselamatan bukan hanya pilot. Jadi, pemerintah menargetkan keselamatan terbang yang lebih baik. Meski demikian, kata Bambang, pembebanan untuk kegiatan tes itu dibebankan kepada operator ataupun perusahaan penyedia jasa. Sebab, regulator telah mengerjakan tes narkoba tiap enam bulan sekali.

Kamis lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat edaran bernomor HK010/1/1/DRJU-2012 tentang standar prosedur pencegahan terkait penyalahgunaan narkoba oleh personel operasi pesawat udara. Telah diinstruksikan pula kepada semua operator penerbangan agar mengintensifkan pelaksanaan prosedur tersebut dan melaporkan hasilnya apabila ditemukan bukti positif penyalahgunaan narkoba oleh personel pesawat udara.

Ditjen Perhubungan Udara juga meminta maskapai reguler dan carter yang belum memiliki prosedur standar pemeriksaan narkoba dan alkohol agar segera menyusunnya. Tujuannya, untuk menghindari temuan serupa pada kemudian hari.

Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengatakan, sebenarnya operator dengan serius selalu mengawasi pilotnya. ”Kami juga tes para pilot, tetapi kan secara acak. Tidak dapat selalu dicek,” katanya.

Edward menegaskan, biaya pengecekan dapat dicarikan. ”Tetapi, apa harus mengecek 600 pilot setiap hari? Jangan lupa, kita juga berhadapan dengan profesionalisme pilot. Ada kesan kita juga paranoid,” ujarnya.

Bambang juga mengakui bahwa tidak mungkin selalu mengecek narkoba dalam tubuh pilot sebelum lepas landas. ”Ada privasi yang juga harus dihormati,” katanya.

Edward menambahkan, maskapai jelas punya kepentingan mempekerjakan pilot yang ”bersih”. Sejak pertama kali direkrut, kata Edward, pilot sudah dicek narkoba, kemudian dijelaskan di dalam kontrak kerja mengenai pelarangan konsumsi narkoba. ”Kami juga pasti serius mengawasi mereka dalam batas-batas kemampuan kami. Tidak mungkinlah kami memercayakan aset kami berupa pesawat senilai Rp 700 miliar kepada pilot yang tidak jelas,” kata Edward.

Seorang pilot berkebangsaan Indonesia, yang bekerja sebagai pilot senior sebuah maskapai asing di luar negeri, mengatakan, pengecekan narkoba di negara lain juga acak. ”Tidak efisien apabila dicek tiap hari,” katanya.

Pilot senior itu menyarankan adanya otoritas penerbangan sipil yang kuat seperti Federal Aviation Administration. ”Mereka dapat mengecek pilot secara acak, langsung memproses secara hukum pula,” katanya.

”Tidak seperti di Indonesia, di mana hukumnya begitu ruwet, juga tindakan penegak hukum yang sering kali tidak adil sehingga membuat penegakan hukum dikerjakan dengan tidak serius dan konsisten,” ujarnya.

Dia menyarankan, apabila tren pemakaian narkoba meningkat, Kementerian Perhubungan lebih baik bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional untuk menginvestigasinya. (RYO)