Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menunggu Janji Menpera

Kompas.com - 19/01/2012, 15:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembang masih menunggu janji Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz merealisasikan negosiasi dengan perbankan, terkait penghentian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurut Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo, pihaknya diminta menunggu satu sampai dua minggu sampai FLPP berjalan kembali.

"Kami sudah menghadap pak Menteri, beliau tetap ngotot dan meminta 1-2 minggu untuk menunggu. Semoga saja benar apa yang dikatakan sehingga kerjasama PKO (Perjanjian Kerjasama Operasional) dengan perbankan segera diwujudkan kembali," kata Eddy usai ditemui dalam diskusi tinjauan kebijakan perumahan 2012 "Menggugat Pembatasan Luas Lantai Rumah", di Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Menghadapi penghentian program KPR dengan FLPP yang mendadak ini, Eddy mengatakan, Apersi menderita kerugian mencapai 8.000 unit rumah.

"Dari laporan yang masuk, di Jawa Barat itu mencapai 2.000 unit rumah proyek mandeg berjalan karena FLPP untuk bulan ini. Kami juga rugi kredit bank konstruksi 1 persen tiap bulan dari keseluruhan proyek. Karena meski tidak bisa berjualan, bunga tetap berjalan terus," ungkapnya.

Konsumen kabur

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Kredit PT Bank Tabungan Negara (BTN) Budi Hartono menyampaikan, pihaknya memberikan kebijakan bagi masyarakat yang terlanjur mengajukan KPR dengan FLPP (Menpera: Saya Optimistis Suku Bunga bisa Diturunkan!). Kebijakan tersebut berisi pendaftaran lewat non subsidi dengan bunga 9,75 persen relatif lebih rendah dari bunga komersil di atas 10 persen.

Melihat tawaran ini, pihaknya telah mencoba pelaksanaannya di Bandung. Namun, ketika konsumen mengetahui hal ini malahan kabur.

"Konsumen yang mau tanda tangan begitu tahu langsung kabur. Bunga 9,75 persen itu hanya untuk satu tahun saja, tahun depan sudah naik lagi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Whats New
    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    Whats New
    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Whats New
    Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

    Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com