Pemerintah Siapkan Masterplan Pengurangan Kemiskinan

SUMEDANG, KOMPAS.com - Pemerintah mempersiapkan rencana jangka panjang untuk pemberantasan kemiskinan melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan yang nantinya diintegrasikan dengan program yang sudah ada. Salah satu sasarannya adalah p enduduk miskin yang masih bertahan di wilayah pedesaan.  

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Nasional, Armida Alisjahbana, dalam Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluh Pertanian Indonesia di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (25/1/2012) . MP3KI dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat agar terentaskan dari kemiskinan dengan melibatkan peran badan usaha milik negara maupun swasta.  

"Konsep tersebut tengah disusun dan akan menyasar pada kelompok masyarakat miskin seperti di perkotaan, nelayan, maupun daerah tertinggal," kata Armida.  

Armida mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik yang menyebut keberadaan 30 juta warga miskin di Indonesia, 18 juta di antaranya terkonsentrasi di wilayah pedesaan terutama di Pulau Jawa maupun Sumatera. Angka tersebut belum mencantumkan 30 juta warga hampir miskin sehingga diakumulasikan menjadi 24 persen dari total populasi penduduk di Indonesia.  

Kemiskinan juga mendorong peningkatan jumlah warga yang menjadi buruh migran karena sulitnya mendapatkan pek erjaan. Empat provinsi paling besar sebagai penyumbang buruh migran adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Menurut Armida, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci dalam memperbaiki kondisi tersebut, salah satu dico ntohkan proyek pembangunan Waduk Jatigede bisa mengairi daerah tandus di pantai utara sehingga warganya bisa berdaya tanpa harus pergi ke luar negeri.  

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator K esejahteraan Rakyat, Sujana Rohyat, mengutarakan bahwa penurunan jumlah masyarakat miskin di desa tidak setajam dengan yang di kota. Beberapa penyebabnya seperti rendahnya akses transportasi maupun pemodalan hingga keberadaan tengkulak yang menguasai jalu r produksi.  

Setiap tahun, lanjut Sujana, sebanyak 2,6 juta petani menghilang karena lahan mereka sudah dikonversi. Secara keseluruhan, jumlah petani menurun dari 41,49 juta orang pada tahun 2010 menjadi 39,33 juta orang di tahun 2011.  

Anggaran yang dikelu arkan pemerintah sebesar Rp 280 triliun per tahun untuk mendongkrak kesejahteraan warga miskin juga belum efektif. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Kesejahteraan Rakyat, rasio tingkat pendapatan masyarakat di pedesaan masih 0,3 hingga 0,8 di bandingkan pendapatan di perkotaan.  

Menurut Sujana, Indonesia tengah mempersiapkan wadah trustfund dari berbagai lembaga donor asing yang dikelola Bank Dunia untuk penanganan kemiskinan. Dengan penanganan yang akuntabel dan transparan, hingga kini terkumpu l dana hibah hingga 600 juta dollar. Nantinya, dana tersebut bakal dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat langsung kepada penerimanya.