Pemerintah Harus Serius Hadapi Boikot AS

JAKARTA, KOMPAS.com — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah dan pelaku industri sawit serius menanggapi penolakan Amerika Serikat (AS) atas produk minyak sawit mentah dari Indonesia. Seperti diketahui, Negeri Paman Sam itu resmi menolak produk sawit Indonesia per 28 Januari 2012.

"Ini menyangkut persepsi yang tidak dapat kita biarkan. Jadi, harus kita tanggapi dengan serius," kata Ketua Gapki Fadhil Hasan di Jakarta, Senin (30/1/2012), menanggapi keputusan AS melalui notifikasi menolak crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dan turunannya dari Indonesia diperdagangkan di negaranya.

Meskipun demikian, Fadhil mengatakan bahwa nilai ekspor CPO dan turunannya asal Indonesia ke AS sangat kecil sekali, hanya 62.000 ton CPO.

"Kecil sekali. Tahun 2011 ini ekspornya hanya 62.000 ton CPO dan produknya. Dengan nilai ekspornya sekitar 68,2 juta dollar AS," ujarnya.

Angka ini menurutnya jauh lebih kecil bila dibandingkan negara tujuan utama ekspor CPO Indonesia, yakni India, Uni Eropa, dan China.

Sebelumnya, Ketua Bidang Pemasaran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Susanto dalam acara Refleksi Industri Kelapa Sawit 2011 dan Prospek 2012, Rabu (4/1/2012) di Jakarta, mengatakan bahwa produksi minyak kelapa sawit (CPO) tercatat sebesar 23,5 juta ton dengan nilai ekspor mencapai 16,5 juta ton sepanjang 2011. Meskipun demikian, Ketua Umum Gapki menegaskan bahwa notifikasi dari EPA, yakni otoritas setempat yang peduli pada persoalan lingkungan hidup, yang menolak CPO Indonesia di AS, harus ditanggapi semua pemangku kepentingan industri sawit nasional.

Lebih lanjut ia mengatakan, Gapki sendiri kini tengah dalam proses memberikan tanggapan terhadap data, asumsi, dan model yang EPA ungkapkan sebagai pertimbangan penolakan. (Srihandriatmo Malau/Prawira Maulana)