Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal BBM, Pemerintah Harus Berani Tidak Populer

Kompas.com - 07/02/2012, 08:05 WIB

SALATIGA, KOMPAS.com - Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Anggito Abimanyu, dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, Senin (6/2/2012), menegaskan, pemerintah harus berani mengambil tindakan yang tidak populer dalam memutuskan kebijakan pembatasan subsidi BBM.

Realisasinya juga harus terkoordinasi, baik antara pernyataan maupun kebijakan dan tindakan. Sementara itu, pengalihan penggunaan bahan bakar gas harus dipercepat dengan persiapan yang betul-betul matang. ”Pemerintah dan DPR harus konsisten dengan ketetapan di UU APBN 2012. Subsidi BBM menjadi beban dan peruntukannya tidak tepat,” katanya.

Menurut Anggito, tanpa atau dengan perubahan UU APBN-P 2012, pembatasan subsidi BBM harus tetap dilakukan. Jika tanpa perubahan APBN-P 2012, pembatasan premium dilakukan pertama-tama untuk kendaraan pegawai negeri sipil, BUMN, serta badan usaha daerah, bukan untuk masyarakat umum.

Di samping itu, pemerintah harus segera memulai percepatan pengembangan BBG, dengan harga di bawah premium, dan produksi konverter dilakukan di dalam negeri.

Jika dengan perubahan APBN-P 2012 yang menampung opsi kenaikan harga BBM, pemerintah harus mempercepat upaya pengalihan penggunaan BBM ke BBG. Untuk itu, pemerintah juga harus memberikan insentif kepada pengusaha agar tertarik berinvestasi membangun stasiun pengisian BBG. Segala persiapan tersebut butuh waktu sedikitnya lima tahun. ”Pengalihan penggunaan BBM ke BBG mendesak, tetapi harus berjalan dengan alamiah, bukan karena paksaan. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang memadai agar BBG mudah didapat dan harganya lebih murah dari BBM,” kata Anggito.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Tengah Bambang Sutopo meminta pemerintah segera merevisi UU APBN 2012. Opsi menaikkan harga premium adalah jalan yang paling memungkinkan. (UTI)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    "Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    Whats New
    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    Whats New
    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Whats New
    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Whats New
    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

    Whats New
    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Whats New
    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Whats New
    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Whats New
    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    BrandzView
    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Whats New
    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Whats New
    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Whats New
    Puasa Itu Berhemat atau Boros?

    Puasa Itu Berhemat atau Boros?

    Spend Smart
    Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

    Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

    Whats New
    Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

    Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com