Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi Masalah Utama dalam Berbisnis di Indonesia

Kompas.com - 09/02/2012, 11:08 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagian besar pekerja ternyata berpandangan negatif terhadap peran pemerintah dalam mengurangi korupsi. Mereka menilai pemerintah kurang memiliki komitmen dalam menangani korupsi.

Demikian salah satu hasil survei yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia yang dikeluarkan pada Januari 2012 . "Menurut data sekunder, ada sejumlah peningkatan dari dekade lalu, tetapi tata kelola pemerintahan Indonesia tetap buruk," ujar Spesialis Senior untuk Program Aktivitas Pekerja ILO Jenewa Mohammed Mwamadzingo, di Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Ia menyebutkan, sejumlah skandal telah menunjukkan masih kuatnya korupsi di Indonesia, seperti di kepolisian. Banyak kasus korupsi yang masih belum terungkap. Kondisi ini lantas membuat 85,1 persen responden melihat pemerintah kurang punya komitmen dalam memberantas korupsi. Tidak itu saja, 69 persen responden percaya korupsi punya pengaruh besar dalam menghambat pengoperasian perusahaan.

Padahal, menurut ILO, tata kelola yang baik adalah tingkat ketika masyarakat bisnis punya kepercayaan terhadap peraturan publik, termasuk penegakan kontrak dan hak-hak kepemilikan, yang memengaruhi kesiapan pengusaha untuk melakukan investasi jangka panjang.

Kesimpulan ILO, kondisi tata kelola pemerintahan yang masih buruk akan berdampak negatif pada kewirausahaan serta menahan pertumbuhan sektor swasta dan pengambangunan.

Untuk diketahui saja, laporan ILO ini berisi penilaian tentang lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia, yang didasari pada metodologi komprehensif dan fleksibel. Laporan ini dihasilkan dengan menggunakan 17 persyaratan yang digolongkan dalam elemen politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com