Korupsi Masalah Utama dalam Berbisnis di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagian besar pekerja ternyata berpandangan negatif terhadap peran pemerintah dalam mengurangi korupsi. Mereka menilai pemerintah kurang memiliki komitmen dalam menangani korupsi.

Demikian salah satu hasil survei yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia yang dikeluarkan pada Januari 2012 . "Menurut data sekunder, ada sejumlah peningkatan dari dekade lalu, tetapi tata kelola pemerintahan Indonesia tetap buruk," ujar Spesialis Senior untuk Program Aktivitas Pekerja ILO Jenewa Mohammed Mwamadzingo, di Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Ia menyebutkan, sejumlah skandal telah menunjukkan masih kuatnya korupsi di Indonesia, seperti di kepolisian. Banyak kasus korupsi yang masih belum terungkap. Kondisi ini lantas membuat 85,1 persen responden melihat pemerintah kurang punya komitmen dalam memberantas korupsi. Tidak itu saja, 69 persen responden percaya korupsi punya pengaruh besar dalam menghambat pengoperasian perusahaan.

Padahal, menurut ILO, tata kelola yang baik adalah tingkat ketika masyarakat bisnis punya kepercayaan terhadap peraturan publik, termasuk penegakan kontrak dan hak-hak kepemilikan, yang memengaruhi kesiapan pengusaha untuk melakukan investasi jangka panjang.

Kesimpulan ILO, kondisi tata kelola pemerintahan yang masih buruk akan berdampak negatif pada kewirausahaan serta menahan pertumbuhan sektor swasta dan pengambangunan.

Untuk diketahui saja, laporan ILO ini berisi penilaian tentang lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia, yang didasari pada metodologi komprehensif dan fleksibel. Laporan ini dihasilkan dengan menggunakan 17 persyaratan yang digolongkan dalam elemen politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.