Sabtu, 26 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Sabtu, 26 Mei 2012 | 22:20 WIB
BI Waspadai Dampak Kebijakan Energi
Ester Meryana | Erlangga Djumena | Kamis, 9 Februari 2012 | 15:09 WIB
|
Share:
KOMPAS/PRIYOMBODO Petugas menawarkan BBM nonsubsidi di SPBU HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Gubernur Bank Indonesia akan mewaspadai dampak kebijakan pemerintah di bidang energi karena hal ini bisa memberikan tekanan kepada angka inflasi untuk meningkat. Pasalnya, kondisi inflasi sekarang ini sedang dalam posisi yang rendah. "Inflasi terus mengalami tren penurunan. Inflasi pada Januari 2012 tercatat 3,65 persen (year on year). Lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,79 persen (year on year)," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, Difi A Johansyah, dalam siaran pers, Kamis (9/2/2012).

BI melihat penurunan tekanan inflasi didorong oleh penurunan inflasi bahan pangan seiring pasokan yang terjaga. Sementara itu, inflasi inti relatif stabil seiring dengan harga komoditas global non-energi yang menurun dan ekspektasi inflasi yang membaik. Di sisi lain, inflasi administered prices hanya mengalami sedikit peningkatan seiring dengan kenaikan cukai rokok. "Ke depan, apabila tidak ada kebijakan penurunan subsidi BBM, inflasi diperkirakan akan terus mengalami penurunan," tambah Difi.

Disebutkan Difi, Dewan Gubernur akan terus mewaspadai dampak kebijakan pemerintah di bidang energi serta dampak penurunan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Caranya, BI akan terus berupaya mengoptimalkan peran kebijakan moneter dalam mendorong kapasitas perekonomian, menjaga stabilitas pasar keuangan, dan memitigasi dampak perlambatan ekonomi global, dengan senantiasa menjangkar ekspektasi inflasi ke depan ke arah sasarannya. "Untuk itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui respon kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan capital flows, kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan likuiditas, dan koordinasi kebijakan bersama pemerintah," pungkasnya.

Seperti diwartakan, pemerintah sedang membahas mekanisme pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pembatasan dengan cara mengalihkan konsumsi BBM bersubsidi ke pertamax dan bahan bakar gas tampaknya sulit dilakukan. Opsi sekarang ini yang tampaknya akan diusahakan adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Akan tetapi, opsi ini bisa terwujud dengan melakukan perubahan pada APBN 2012.