JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat perminyakan Kurtubi mengusulkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi untuk mengurangi subsidi BBM. Sebab, opsi ini dinilai paling mudah dilakukan, tidak perlu penambahan infrastruktur dan pengawasan ketat.
Namun, pemerintah harus menjelaskan secara jujur dan transparan mengenai alasan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni kondisi produksi minyak nasional yang anjlok dan konsumsi dalam negeri meningkat sehingga menambah volume impor BBM.
”Hal ini mengakibatkan subsidi BBM naik,” kata Kurtubi dalam diskusi bertema opsi BBM di Gedung DPD RI, Jumat (10/2/2012), di Jakarta.
Pemerintah juga diminta transparan dalam melaporkan alokasi penggunaan dana penghematan subsidi jika kenaikan harga BBM bersubsidi diterapkan. ”Misalnya berapa anggaran subsidi yang bisa dihemat kalau harga BBM bersubsidi naik Rp 1.000 per liter. Alokasinya harus transparan, ke mana saja,” ujarnya.
Pihaknya mengusulkan pembangunan infrastruktur dan transportasi publik. ”Pemerintah harus mengumumkan sebagian dananya untuk apa, misalnya pembangunan mass rapid transportation (MRT) sehingga bisa dikontrol pers dan LSM,” kata dia.
Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan pengalihan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. ”Cara terbaik mengurangi konsumsi minyak adalah beralih nonminyak. Kalau pindah ke gas, dampak inflasi tidak ada,” ujarnya.
Hal ini merupakan program jangka panjang karena perlu persiapan pembangunan infrastruktur. Pabrik converter kit juga harus dibangun di dalam negeri agar mudah kontrolnya dan sertifikasi standar nasional Indonesia untuk produk itu bisa diperketat.
