SBY Persilakan BPK Audit Utang Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit kinerja secara khusus pengelolaan utang luar negeri. Kepala Negara menegaskan, BPK memiliki hak untuk melakukan audit, dan pemerintah mendukung sepenuhnya.

Diakui Presiden, utang luar negeri Indonesia semakin besar. Namun, rasio utang terhadap PDB menurun. Pada tahun 2004, utang Indonesia tercatat Rp 1.299 triliun dan PDB mencapai Rp 2.295 triliun. Dengan demikian, rasio utang terhadap PDB mencapai 55,6 persen.

Sementara itu, pada tahun 2011, utang Indonesia meningkat menjadi Rp 1.816 triliun, sementara PDB mencapai Rp 7.226 triliun. Dengan kata lain, rasio utang terhadap PDB turun menjadi sekitar 25 persen. Kendati rasio utang terhadap PDB turun, Kepala Negara mengatakan, dirinya menginstruksikan agar pembatasan utang luar negeri dilakukan. "Kalau tidak perlu dan tidak dibutuhkan, tidak perlu berutang. Kurangi sumber anggaran dari utang, utamanya dari luar negeri," kata Presiden pada acara silaturahim dengan jurnalis Istana Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Sebelumnya, seperti warta Kompas, ekonom Sustainable Development Indonesia, Dradjad Wibowo, mengatakan, meskipun rasio utang turun, pembayaran utang yang sangat besar menyebabkan beban sosial selama ini di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Jangan hanya dilihat makro internasional saja, tetapi lihat juga biaya sosial yang ditanggung dari besarnya pembayaran utang sebab dengan pembayaran utang yang besar, kesempatan membangun infrastruktur, mendanai pendidikan dan kesehatan, hilang," ujar Dradjad.

Dari satu rupiah yang dibayarkan untuk utang luar negeri, tambah Dradjad, harus dihitung berapa besar pengorbanan secara sosial dari rakyat.