RUMGAPRES/ABROR RIZKI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, penolakan Amerika Serikat atas minyak sawit mentah (crude palm oil) Indonesia kurang adil. Pelarangan sebuah negara untuk tidak berkebun kelapa sawit memiliki implikasi ekonomi dan kesejahteraan yang luas. Ditegaskan, perkebunan sawit Indonesia tidak merusak lingkungan.
"Saya setuju ke depan, Indonesia lebih efektif mengontrol dan mengawasi perkebunan kelapa sawit. Saya setuju 200 persen untuk tidak merusak lingkungan, tidak careless," kata Presiden di hadapan 128 duta besar asing dan perwakilan organisasi dunia di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Kepala Negara juga mengajak lembaga swadaya masyarakat, mulai dari tingkat lokal hingga dunia, untuk bersama-sama mengawasi perkebunan sawit Indonesia. Namun, Presiden meminta semuanya terbuka.
"Saya menyampaikan ini karena saya sangat committed (berkomitmen). (Perkebunan kelapa sawit Indonesia) tidak ada yang aneh-aneh, yang merusak," kata Presiden.
Pemerintah AS mengeluarkan notifikasi Badan Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Agency/EPA) mengenai standar bahan bakar dari sumber yang dapat diperbarui (renewable fuel standards/RFS) pada 28 Januari 2012.
EPA menyatakan, bahan bakar minyak nabati yang berasal dari minyak sawit Indonesia belum memenuhi standar energi terbarukan. Atas hal ini, Indonesia memiliki waktu satu bulan untuk menyampaikan penjelasan.
Terkait hal ini, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pernah menegaskan, kelapa sawit Indonesia adalah produk ramah lingkungan. Karena itu, Gita Wirjawan yakin bisa membantah tuduhan Amerika Serikat. Ia meminta kalangan pelaku industri kelapa sawit tidak panik menghadapi tuduhan tersebut.
"Ini adalah hal biasa dalam perdagangan. Ini bukan perang dagang. Memang, saat ini tuntutan produk ramah lingkungan sangat tinggi, khususnya dari negara-negara maju. Yang terpenting adalah membuktikan bahwa tuduhan mereka keliru. Saya yakin, CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah) kita adalah produk ramah lingkungan," papar Gita di sela-sela acara kunjungan ke Pasar Skouw di Jayapura, Papua, Kamis (2/2/2012).
Dia mengatakan, Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan bukti-bukti ilmiah untuk membantah tuduhan AS. Menurut dia, permasalahan tersebut tidak perlu dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). "Tidak perlu sampai WTO-lah. Kita punya waktu sampai tanggal 27 Februari untuk melakukan bantahan. Itu harus dimaksimalkan dulu," katanya.
