JAKARTA, KOMPAS.com- Tim Pelaksana Persiapan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membutuhkan dukungan dari para ahli manajemen strategi yang dapat membantunya membentuk struktur organisasi lembaga pengawas yang solid.
OJK perlu dibentuk sebagai lembaga pengawas sektor keuangan yang mampu menutup segala kekurangan lembaga pengawas yang ada sebelumnya.
"Tim persiapan butuh dukungan dari para ahli. Keahlian langka itu biasanya dimiliki oleh nonpemerintah. Ini juga tantangan karena OJK dibuat untuk menutup kelemahan di organisasi pengawasan keuangan yang ada," tutur Ketua Tim Pelaksana Persiapan OJK Mulia P Nasution di Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Mulia berbicara dalam Seminar Interaktif bertema Era Baru Industri Keuangan di Bawah OJK yang digelar sebagai pembuka perhelatan Indonesia Financial Expo & Forum 2012 (IFEF 2012) Kontan.
Menurut Mulia, beberapa isu yang membutuhkan perhatian serius dalam masa persiapan pembentukan OJK antara lain adalah masalah standar operasi dan prosedur yang harus ditegaskan dan ditetapkan lagi. Ini misalnya dalam hal penyidikan yang tidak lagi dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) seperti yang dilakukan oleh Bapepam-LK melainkan menggunakan aparat hukum seperti kepolisian.
Isu lain adalah masalah logistik, dimana sebagai lembaga pengawas OJK butuh markas besar. "Yang jelas pada saat Dewan Komisioner OJK ditetapkan pada minggu ke-3 Juli 2012, tim persiapan OJK sudah harus menyiapkan struktur organanisasi, prosedur, hingga rancang bangun sistem informasi," ujarnya.
