Ilustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan institusi BNP2TKI harus menjadi kekuatan birokrasi yang proaktif dalam melayani permasalahan TKI.
Itu sebabnya, pegawai BNP2TKI tak boleh abai menerapkan budaya kerja yang berorientasi tata kelola pemerintahah yang bersih dan baik.
"Birokrasi yang proaktif dicerminkan dengan kehendak aparatnya, untuk turun langsung menangani sekaligus melakukan jemput bola atas setiap persoalan yang dihadapi TKI, sehingga dapat dituntaskan secara cepat, tepat, dan memenuhi harapan publik atau TKI," ujar Jumhur di Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Sehari sebelumnya, seluruh pegawai di lingkungan BNP2TKI Jumhur, menandatangani "Pakta Integritas". Penandatanganan itu, menurut Jumhur, menjadi langkah awal untuk Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pegawai BNP2TKI.
"Penandatanganan pakta integritas ini wajib bagi semua PNS yang bekerja di semua elemen pemerintahan, untuk dipatuhi dalam upaya mencegah praktik KKN sebagaimana Instruksi Presiden No Instruksi Presiden No 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 tertanggal 19 Desember 2011," ujar Jumhur.
Jumhur mengatakan, untuk mencapai wujud kinerja birokrasi yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif tidak cukup sekadar membangun komitmen atau melaksanakan kultur kerja berdasarkan prinsip clean government and good governance.
Karena itu, diperlukan langkah-langkah proaktif dari seluruh aparaturnya agar kelembagaan birokrasi dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat luas.
"Adanya prinsip clean government and good governance harus diimbangi dengan ketangkasan sikap aparatur BNP2TKI dalam memberikan tugas-tugas kepada publik khususnya TKI secara proaktif, karena permasalahan yang dihadapi TKI memerlukan pelayanan serba cepat disertai tanggungjawab kesigapan yang penuh," ujarnya.
