JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menyatakan, pemerintah belum memiliki data yang pasti terkait produksi garam. Apalagi, saat ini produksi garam sedang berhenti.
Tiga kementerian yang terkait, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memiliki kesamaan data.
"Data itu simpang siur, termasuk data dari kami. Terutama, sekarang ini, karena memang sedang tidak ada produksi garam," ujar Cicip usai pelantikan pejabat eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (23/2/2012) di Jakarta.
Masa produksi garam baru dimulai pada bulan Juni. Dengan stok yang hanya cukup sampai Maret, dibutuhkan impor sebanyak 500.000 ton untuk kebutuhan konsumsi selama April-Juni 2012, ditambah cadangan satu bulan. Meski demikian, pihaknya akan melihat dalam kurun 2 hingga 3 bulan, apabila produksi garam mulai berlangsung, maka impor garam akan dihentikan.
Pemerintah akan memastikan bahwa petani garam yang memiliki stok produksi garam untuk bisa menjual garam sesuai dengan harga yang ditetapkan. Upaya melindungi harga garam petani akan dilakukan melalui koordinasi pemerintah dengan importir.
Saat ini, harga patokan garam kualitas satu (K1) Rp 750 per kilogram, sedangkan garam kualitas dua (K2) Rp 550 per kilogram.
"Kami akan jaga agar petani yang mempunyai stok tidak mengalami kerugian," ujar Cicip.
