Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bubarkan Petral?

Kompas.com - 01/03/2012, 04:36 WIB

Oleh Rhenald Kasali

Persoalan transformasi sebenarnya bukanlah mengadopsi hal-hal baru, melainkan membuang persepsi lama yang sudah tidak cocok. Demikianlah kehebohan yang dihadapi para agen perubahan. Tak hanya sistem dan metode, pikiran pun harus diperbarui.

Sampai 1990-an, misalnya, dagang minyak masih merupakan ”hadiah” penguasa kepada para kroni. Produksi minyak nasional per hari masih 1,6 juta barrel. Sebanyak 800.000 barrel diekspor dan 100.000-200.000 barrel jatah makelar dengan bonus sebesar 1 dollar AS per barrel.

Saat itu, Petral dan Permindo sebagai anak perusahaan Pertamina tak ubahnya hanya broker. Sebetulnya, kalau masih berlaku, makelar minyak adalah bisnis yang menggiurkan buat oknum politisi. Bagaimana sekarang?

Perdagangan minyak

Perdagangan minyak pada abad ke-21 adalah bisnis serba cepat. Pilihannya ada di pusat-pusat jejaring perdagangan dunia: London, Dubai, Hongkong, dan Singapura.

Jakarta bisa menjadi pilihan kalau mampu menjadi jalur pusat keuangan (financial hub) dengan suku bunga di bawah 6 persen dan pusat perdagangan (trading hub, dengan pelabuhan yang ramai, disinggahi tanker minyak ukuran sangat besar (very-large crude carriers/VLCC) generasi kelima, dan instrumen perdagangan lengkap). Kualitas tata kelolanya pun harus tinggi.

Ilmu dagang minyak berubah, dari broker ke perdagangan (trading) yang lebih permanen, lebih tak kasatmata (intangibles), seperti reputasi, informasi, dan jaringan keuangan. Celakanya, Indonesia bukan lagi eksportir. Untuk impor 500.000 barrel sehari saja, perusahaan dagang minyak Indonesia butuh modal kerja 60 juta dollar AS.

Bagaimana dengan broker? Ini adalah bisnis eman-eman, tidak permanen, tergantung siapa yang berkuasa, dan diawasi oleh badan-badan internasional karena berhubungan dengan korupsi dan pencucian uang. Modalnya cukup bisik-bisik sambil injak kaki. Maka, bagi saya aneh kalau oknum politisi dibiarkan mengatur perdagangan minyak. Berbahaya dan tidak bisa diterima.

Di Singapura, saya pernah melakukan riset tentang perusahaan dagang (trading company), termasuk Petral. Setelah melalui proses transformasi, sejak 1999 Petral sudah jadi milik Pertamina dan berevolusi dari broker menjadi anak perusahaan yang fokus pada perdagangan (trading arms), seperti Total Trading atau Petronas Trading. Memang cara dagangnya belum canggih, tapi diawasi ketat oleh Singapura.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Whats New
Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Whats New
Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Whats New
InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

Whats New
KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

Whats New
BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

Whats New
Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak 'Tenant' Donasi ke Panti Asuhan

Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak "Tenant" Donasi ke Panti Asuhan

Whats New
Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Whats New
Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Whats New
BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

Whats New
PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

Work Smart
Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Whats New
Cadangan Devisa RI  Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Cadangan Devisa RI Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Whats New
Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com