Negara Melupakan Ikan Asin

JAKARTA, KOMPAS.com -- Ikan asin yang acap kali dianggap remeh-temah, juga tidak pernah diperhitungkan dalam isu-isu pangan nasional. Karena itu, masalah terkait ikan asin, baik dari aspek ketersediaan maupun keamanan pangan, khususnya dalam proses pengawetannya, juga cenderung dikesampingkan.

Tidak mengherankan kalau kemudian banyak kasus pelanggaran keamanan pangan terjadi akibat cemaran zat kimia berbahaya. "Juga fluktuasi harga ikan asin, yang memberi kontribusi bagi masyarakat lapis bawah, tidak pernah menjadi perhatian pemerintah," kata Gunawan, Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice sekaligus anggota Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan, Sabtu (3/3/2012) di Jakarta.

Gunawan mengatakan, ikan asin acap kali luput dari perhatian dalam isu-isu terkait pangan. Padahal ikan asin memiliki arti penting dalam stabilitas nasional, sehingga masuk dalam daftar Sembilan Bahan Pokok. Ikan asin tidak hanya masuk tema ketahanan pangan (sembako) juga punya tema keamanan pangan, terkait pengawetannya.

Ikan asin juga adalah unsur penting dalam upaya mewujudkan pangan yang beragam, berimbang, berkualitas baik dan dapat diterima secara budaya. Selain itu mewakili kebudayaan, khususnya dalam tradisi kuliner, terkait jenis ikan dan cara penyajian.

Melihat arti penting ikan asin yang merupakan hajat hidup orang banyak, Gunawan mengingatkan bahwa negara harus mencegah illegal fishing dan pencemaran laut serta melakukan perlindungan dan pmberdayaan produsen ikan asin, dengan memberi dukungan dan melindungi wilayah perikanan nelayan kecil, nelayan tradisional dan nelayan masyarakat adat.

"Ikan asin terkait dengan aspek ketersediaan dan ekonomi masyarakat. Juga mencegah dalam proses pengolahannya tercampur zat kimia berbahaya. Dan yang lebih penting stabilitas harganya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat," tutur Gunawan.