Bantuan Langsung Tak Manjakan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membantah bahwa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) memanjakan rakyat. Julian berargumen, bantuan sebesar Rp 150.000 selama 9 bulan tersebut kepada kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi mereka harus diselamatkan, dan itu memang tanggung jawab negara. Mereka diselamatkan dengan bantuan langsung sementara melalui beberapa skema," kata Julian kepada para wartawan di Jakarta Convention Center, Senin (12/3/2012).

Pemerintah, kata Julian, akan memastikan bahwa kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah akan melakukan verifikasi daftar penerima BLSM yang akan dibagikan sejak April 2012.

Sementara itu, terkait penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Julian berpendapat, hal tersebut diakibatkan kurangnya sosialisasi. Masyarakat dinilai belum memahami alasan pemerintah menaikkan harga BBM. "Oleh sebab itu, sosialisasi memang perlu. Kami sedang melakukan sosialisasi yang lebih intens dan menyeluruh ke segenap kelompok masyarakat sehingga mereka benar-benar memahami," sambung Julian.

Sebelumnya, beberapa pengamat berpendapat, program BLSM tak produktif. Terlebih, nilai alokasinya lebih besar ketimbang tambahan anggaran infrastruktur. Proyek infrastruktur memiliki efek ekonomi berantai yang lebih berarti.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, menyatakan, pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah hanya dialihkan ke subsidi lain. Buktinya, mayoritas anggaran penghematan alokasinya juga untuk subsidi. "Masyarakat harus diberi pekerjaan, bukan bantuan langsung tunai. Kasih pancing, bukan ikannya. Bantuan langsung tak mendidik," kata Sofjan.

Pembangunan proyek infrastruktur padat karya, ujar Sofjan, akan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya memberikan pendapatan kepada masyarakat. Efek berantai positif pun luas. Menurut Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani, BLSM tidak produktif dan hanya bersifat sesaat.

Kompensasi semestinya diarahkan untuk membangun infrastruktur yang langsung menyangga hidup kelompok masyarakat paling rawan dampak kenaikan harga BBM. Mereka adalah buruh pabrik di perkotaan serta petani dan nelayan di desa. Dengan demikian, kompensasi terbaik adalah dengan membangun proyek infrastruktur yang menggerakkan perekonomian tiga kelompok masyarakat tersebut.