Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: BLT Tak Adil

Kompas.com - 13/03/2012, 13:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai rencana pemerintah menerapkan program bantuan langsung tunai jika harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan sebagai produk politik yang tak adil.

Menurut Pramono, penerapan BLT tidak murni untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM bagi rakyat kecil. Program itu, kata dia, hanya dijadikan alat politik untuk menguntungkan partai penguasa, yakni Partai Demokrat.

Penilaian Pramono itu mengacu pada pengalaman penerapan BLT menjelang Pemilu 2009 sehingga Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat mendapat dukungan besar dari masyarakat ketika pemilu.

"Ini akan diulangi dengan cara yang sama dan secara konteks demokrasi jadi tidak adil. Sekarang ada BLT sebesar Rp 25 triliun dan itu yang sangat diuntungkan partai penguasa," kata Pramono di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (13/2/2012).

Sebelumnya, hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan, jika harga BBM dinaikkan, sebesar 54,2 persen responden akan menyalahkan Partai Demokrat. Namun, sebesar 53,7 reponden menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono paling berjasa jika BLT diterapkan. Adapun Demokrat mendapat penilaian positif dari 54,3 persen responden.

Partai lain, termasuk partai koalisi, tak mendapat keuntungan dari BLT. Namun, jika partai menolak BLT malah menjadi blunder lantaran BLT adalah program yang sangat disukai publik.

Hal itu terlihat dari sikap wong cilik (rakyat kecil) berpindah ke Partai Demokrat setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengkritik BLT sebagai program yang membuat mental rakyat seperti peminta-minta dan pemerintah seperti sinterklas. Padahal, wong cilik adalah basis massa PDI-P.

Lalu, bagaimana partai harus menyikapi BLT? "Selama program penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin itu bisa menimbulkan ketidakadilan, lebih baik harga BBM tidak dinaikkan," tutur Pramono.

"Bukan kita menolak pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu, tetapi ini akan mengulangi cara-cara yang sama seperti dulu," ujar politisi PDI-P itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com