Ditjen Pajak: Remunerasi Hanya Bagian Kecil dari Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tertangkapnya sejumlah oknum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan belakangan ini tidak berarti remunerasi itu gagal. Remunerasi itu, hanya bagian kecil dari reformasi yang berlangsung di tubuh Ditjen Pajak. Institusi ini pun menilai mereka telah mencapai banyak hal seiring dengan reformasi yang dilakukannya.

"Jangan kemudian remunerasi itu sama dengan reformasi. Remunerasi itu adalah komponen kecil dari cerita reformasi. Apa yang kemudian kita lakukan dalam reformasi, kita berbicara tentang pembenahan organisasi," ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Dedi Rudaedi kepada Kompas.com, di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (13/3/2012).

Dedi menerangkan, perubahan di Ditjen Pajak harus dilakukan karena organisasi tersebut sangat dinamis. Sebab itu perlu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan itu sendiri. Kedua, lanjut dia, dalam reformasi, proses bisnis disederhanakan sehingga betul-betul orientasinya kepada pelayanan. Terakhir, reformasi menyentuh pembenahan manajemen sumber daya manusia. Salah satu komponen dalam pembenahan manajemen SDM adalah remunerasi.

"Kita berbicara tentang sistem mutasi, promosi, pola rekrutmen, internalisasi, kapasitas SDM (dalam pembenahan SDM). Jadi maksudnya saya, jangan kemudian remunerasi yang hanya bagian kecil dari program reformasi kita lalu kemudian dikatakan bahwa ada satu, dua (oknum pajak melakukan kesalahan) kemudian (remunerasi) gagal. Remunerasi pada intinya adalah pemberian reward kepada pegawai karena dia berkinerja baik," papar Dedi.

Dedi pun menyebutkan, Ditjen Pajak punya tolok ukur dalam melihat apakah remunerasi ini berjalan dengan baik. Misalnya saja penilaian dengan KPI (key performance indicators) dan IKU (indikator kinerja utama) yang dilakukan dengan menggunakan balance scorecard.

Indikator keberhasilan remunerasi menunjang kinerja SDM pun bisa terlihat dari capaian Ditjen Pajak menghasilkan penerimaan negara dari pajak. "Kita sekarang penerimaan di tahun 2011 itu peningkatannya 20 persen. Kita bisa mengumpulkan uang Rp 872,6 triliun, dan nanti besok, Rp 1.032,57 triliun itu kan sebagai satu tanda bahwa itu indikator yang bisa kita katakan," tambah Dedi.

Capaian lainnya yakni jumlah wajib pajak sekarang ada minimal 20 juta. Jauh meningkat drastis dari tahun 2006 yang baru ada sekitar 4 juta wajib pajak. Menurut dia, ini cerminan bagaimana pegawai Ditjen Pajak terus secara agresif mengumpulkan dan mendata wajib pajak.

Dedi pun menuturkan, sebenarnya Ditjen Pajak punya sejumlah penilaian baik dari lembaga independen. Ada lembaga yang berbicara pelayanan dan integritas. Ia bilang, hampir semuanya mengatakan kinerja institusi baik dalam hal integritas, pelayanan, dan law enforcement. "Kita punya nilai yang luar biasa," tambah dia.

Tapi, catatan lembaga independen itu tidak terlihat ke publik. Dan ini, kata dia, karena Ditjen Pajak tidak pernah mengumumkannya. Salah satunya adalah penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2011. Indeks integritas Ditjen Pajak mendapatkan skor 7,65 dari skala 0-10. "Bahwa di mana-mana oknum ada, tapi saya yakin semua pegawai mereka memiliki militansi yang tinggi, memiliki integritas yang tinggi sehingga saya sangat percaya kepada teman-teman di lapangan mereka terus berjuang sebagaimana menjadikan Ditjen Pajak ke depan lebih bagus," pungkas Dedi.