Inilah Alasan Harga BBM Harus Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengemukakan sejumlah alasan mengapa pemerintah mengusulkan opsi kenaikan harga bahan minyak bersubsidi. Salah satunya adalah perkembangan harga keekonomian BBM bersubsidi yang jauh dari harga yang berlaku saat ini.

"Bahwa harganya dengan Rp 4.500 per liter melihat perkembangan terakhir di mana harga solar keekonomian sudah Rp 9.390 per liter pada bulan Maret, kemudian pertamax Rp 9.200 per liter, dan premium keekonomian Rp 9.018 per liter," ujar Bambang dalam rapat di Badan Anggaran DPR, Kamis (22/3/2012) malam.

Jika kondisi harga keekonomian telah melambung, selisihnya pun semakin besar dengan harga yang berlaku saat ini. Misalnya saja, kata Bambang, harga premium keekonomian yang telah dua kali lipat dari harga sekarang. Ini berarti besaran subsidi per liternya mencapai lebih dari Rp 4.500.

Ia pun menyebutkan, realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dan volume minyak mentah siap jual (lifting) antara Desember 2011 dan Februari 2012 terjadi selisih hingga 29,2 persen dengan target pemerintah.

"Bahkan, kalau kita melihat dua bulan pertama tahun ini, deviasi harga ICP dibandingkan asumsi yang kita pasang di APBN 2012 sudah mencapai 32,3 persen. Demikian juga lifting yang berada di bawah sasaran," kata Bambang.

Dengan kondisi-kondisi itu, pemerintah merasa penting mengeluarkan kebijakan terkait harga BBM. Bambang mengatakan, harga BBM ini menjadi jangkar untuk menyelamatkan APBN tahun ini dan juga menyehatkan APBN ke depannya. Jika harga BBM tidak disesuaikan, defisit APBN bisa mencapai 3,6 persen.

"Tentunya ada constraint dari UU Keuangan Negara yang menyatakan bahwa defisit tidak boleh lebih dari 3 persen," sebutnya.

Harga BBM, lanjut dia, akan menjadi kunci penting untuk mendorong diversifikasi energi dari BBM ke sumber energi lain. Untuk itu, harga BBM pun harus lebih mahal dari harga energi lainnya, seperti bahan bakar gas, supaya masyarakat bisa menggunakan energi selain BBM.

Bambang juga menyebutkan, kebijakan menaikkan harga BBM adalah bagian dari upaya redistribusi pendapatan. Dikatakannya, jika dilihat dari besar rupiah, subsidi BBM cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang seharusnya tidak menikmati subsidi tersebut.

"Sebagai bagian dari kebijakan harga BBM tersebut, penghematan yang bisa dihasilkan dari pengurangan subsidi BBM bisa dipakai untuk meng-upgrade atau memperbaiki infrastruktur," tuturnya.