Menkeu Tetap Pilih Opsi Pertama

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah tampaknya lebih memilih opsi yang pertama, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter dengan subsidi energi sebesar Rp 225,4 triliun dengan rincian subsidi BBM sebesar Rp 137,38 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun.

Ini adalah salah satu opsi dari dua opsi yang diajukan Badan Anggaran DPR pada Minggu (25/3/2012) kemarin.

"Kami ingin membahas opsi pertama. Opsi pertama dibahas secara mendalam dan detail. Kalaupun ada catatan membahas opsi satu itu adalah hak dan wewenang Bapak-Ibu sekalian," sebut Agus dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin (26/3/2012) siang ini.

Opsi ini juga memberikan persetujuan adanya dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp 23 triliun serta dana kompensasi atas kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp 30,6 triliun. Konsekuensi atas opsi pertama ini, pemerintah dan parlemen harus merevisi Pasal 7 ayat 6 dalam APBN 2012 yang berbunyi bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak boleh mengalami kenaikan.

Agus mengatakan, opsi kedua yakni subsidi BBM dipatok sebesar Rp 178 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun serta ditambah dengan dana cadangan risiko fiskal Rp 23 triliun akan dibahas secara bayangan.

Maksudnya, pembahasan tidak mendalam seperti opsi pertama. Lantaran opsi kedua, kata dia, berpotensi membuat defisit anggaran negara lebih dari 3 persen. "Walaupun kita membahas opsi pertama. Kami dari pemerintah menilai opsi dua itu berpotensi akan membuat total defisit belanja melebihi 3 persen," tutur dia. "Jadi kami mengajak Bapak-Ibu untuk membahas opsi satu," pungkas dia.

Untuk diketahui saja, pemerintah sekarang ini masih membahas dua opsi yang disodorkan Banggar. Sekalipun pemerintah menginginkan pembahasan mendalam terkait opsi satu, Banggar justru mau pembahasan dilakukan untuk kedua opsi.