Dua Opsi Besaran Subsidi Energi Diputus di Rapat Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com — Besaran subsidi energi dalam APBN-P 2012 akan dibahas dalam rapat paripurna, Jumat ( 30/3/2012 ). DPR akan mengambil keputusan terkait dua opsi besaran subsidi energi yang nantinya akan berimplikasi pada keputusan pemerintah untuk menaikkan atau tidak harga bahan bakar minyak bersubsidi per 1 April 2012 .

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, dua opsi yang akan dilaporkan Badan Anggaran DPR dalam rapat paripurna, yakni opsi pertama subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi senilai Rp 23 triliun.

Adapun opsi kedua, yakni subsidi energi sebesar Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Pembahasan dua opsi itu juga disertai pengambilan keputusan apakah mengamandemen atau tidak Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik. "Itu yang kemungkinan agak sedikit alot," kata Priyo di Kompleks DPR, Kamis ( 29/3/2012 ).

Melihat pembahasan di Banggar, Priyo menduga tidak ada titik temu dalam musyawarah ketika membahas dua opsi itu. Jika itu terjadi, lanjut politisi Partai Golkar itu, pengambilan keputusan akan ditempuh dengan mekanisme voting.

Seperti diberitakan, dalam pembahasan di Banggar, opsi subsidi energi Rp 225 triliun didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, sikap terakhir PKS adalah menolak kenaikan harga BBM.

Adapun opsi subsidi energi sebesar Rp 266 triliun didukung oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura.

Meski demikian, pembahasan di Banggar sudah menyepakati rincian paket kompensasi jika harga BBM naik. Ada tiga program yang akan dijalankan dengan dana senilai Rp 25,6 triliun. Ketiga program itu adalah bantuan langsung sementara masyarakat Rp 17,08 triliun, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan Rp 7,88 triliun, dan tambahan anggaran program Keluarga Harapan Rp 591,5 miliar.