Kalteng Keberatan Pembatasan BBM Bersubsidi

PALANGKARAYA, KOMPAS.com- Beberapa kalangan di Kalimantan Tengah merasa keberatan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka khawatir, kuota BBM akan semakin berkurang, sementara jumlah saat ini saja dianggap tak mencukupi.

Wakil Ketua DPRD Kalteng Arief Budiatmo di Palangkaraya, Senin (16/4/2012), mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi akan menimbulkan persoalan berat di Kalteng. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sudah meminta tambahan kuota empat kali sejak tahun 2011 namun hingga saat ini belum juga dipenuhi.

Pemprov Kalteng terakhir mengirim surat pada awal Maret 2012 untuk meminta kuota BBM pada tahun 2012 ditambah menjadi 314.778 kiloliter (kl) premium, 240.416 kl solar, dan 184.596 kl minyak tanah. Surat ditujukan kepada Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi kuota pada tahun 2011 sebesar 272.807 kl premium, 173.340 kl solar, dan 143.206 kl minyak tanah. "Kuota sepertinya akan berkurang lagi kalau pemerintah pusat mengurangi BBM bersubsidi. Kuota yang sekarang saja sudah menimbulkan antrean panjang," ujar Arief.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Rencana itu bertujuan mengendalikan volume BBM dan menekan subsidi energi menyusul penundaan rencana kenaikan harga premium dan solar.

Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran mengatakan, pihaknya meminta pemerintah pusat jangan mengurangi kuota BBM untuk Kalteng. "Kalteng sudah teriak. Jumlah kendaraan naik tapi kuota BBM tak bertambah. Kondisi semakin parah. Kami sudah mengusulkan peningkatan kuota tapi belum disetujui," katanya.