Pelajaran dari Gerakan Indonesia Mengajar...

Gerakan Indonesia Mengajar menginspirasi perubahan untuk mengatasi persoalan pendidikan di Indonesia, terutama masalah ketiadaan guru di daerah terpencil. Bahkan, gerakan ini menjadi salah satu model yang dipelajari di kantor Sekretariat Wakil Presiden untuk mempercepat reformasi birokrasi. Salah satu kunci keberhasilan dari gerakan ini adalah reformasi yang dimulai dari sarjana yang dikirim untuk menjadi agen perubahan serta pendekatan yang tidak terpaku pada program.

”Kami melihat persoalan guru itu terletak pada kesejahteraan yang tak baik, kualitas yang kurang, serta distribusinya tidak merata. Jika persoalan itu hanya dikritik, tentu tak akan ada habisnya. Kami mencoba menjadi bagian dari solusi dengan langkah yang sederhana, yakni rekrut guru dengan kualitas terbaik dan kirim ke tempat yang terpencil, tetapi tidak seumur hidup,” kata Ketua Umum Yayasan Indonesia Mengajar Anies Baswedan dalam kuliah umum di kantor Sekretariat Wapres, Jakarta, Kamis (19/4).

Guru yang dikirim ke daerah terpencil itu sebagian besar direkrut dari sarjana lulusan universitas terkemuka di Tanah Air. Bahkan, ada yang sudah bekerja mapan dengan penghasilan yang mencukupi. Dua di antaranya turut membagikan pengalamannya dalam kuliah umum itu. Mereka adalah Agung (sarjana Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia) dan Dika (sarjana Teknik Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung).

Agung sebelumnya bekerja di Astra Graphia. Ia memilih mundur dari ”zona nyaman”-nya dan selanjutnya ditempatkan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai guru SD. Dika, yang telah bekerja di perusahaan tambang terkemuka di Kalimantan Timur, mundur dan tertantang untuk menjadi guru di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ia juga menjadi guru SD.

”Saya dulu mendapat beasiswa di UI. Saat saya bekerja, saya merasa belum memberikan kembali kepada bangsa atas apa yang saya terima dari bangsa ini melalui beasiswa. Menjadi kehormatan bagi saya saat bisa mengajar di masyarakat,” kata Agung.

Menurut Anies, ada perubahan paradigma pada peserta program itu. Menjadi guru terpencil bukan pengabdian, melainkan kehormatan. Proses perekrutan juga tak mengedepankan aspek gaji atau kesejahteraan yang akan mereka te- rima, tetapi lebih pada pengalaman setahun yang akan menginspirasi mereka seumur hidup.

”Ibarat ketapel, mereka ditarik sedikit ke belakang untuk membuat lompatan besar. Pengalaman setahun mengajar di daerah terpencil tak hanya menginspirasi seumur hidup mereka, tetapi juga apa yang mereka lakukan itu menjadi inspirasi bagi masyarakat yang mereka datangi,” katanya.

Anies mengisahkan bagaimana saat berupaya merekrut guru dengan pendekatan memberi gaji yang besar ternyata justru tak ada satu pun yang mendaftar. Namun, saat menyosialisasikan dengan pendekatan yang menjanjikan pengalaman setahun tak terlupakan sepanjang hidup dan kebanggaan hingga anak cucu, pendaftar program itu mencapai ribuan orang.

Mereka yang dikirim ke daerah terpencil tidak dibebani target, layaknya program yang dijalankan di bidang pendidikan, seperti target kelulusan atau tingkat partisipasi belajar. Mereka hanya diminta menjadi inspirasi bagi masyarakat setempat dan belajar tentang Indonesia di akar rumput.

Hasilnya, mereka justru bisa membangun sebuah gerakan di masyarakat, berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di daerah. Gerakan Indonesia Mengajar setidaknya menjadi satu langkah untuk menyiapkan pemimpin masa depan dengan kompetensi tingkat dunia, yang hatinya menyatu dengan masyarakat di lapisan bawah.

Reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintah perlu mencontoh gerakan ini. Reformasi birokrasi jangan dipandang sebagai sebuah program, tetapi sebagai gerakan yang terus menginspirasi perubahan yang lebih baik. (C Wahyu Haryo PS)