Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPS: Dampak Pengendalian BBM Bersubsidi Sulit Dihitung

Kompas.com - 01/05/2012, 13:35 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Sasmito Hadi Wibowo menegaskan, penghitungan dampak pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada mobil pribadi terhadap angka inflasi merupakan suatu hal yang sulit. Salah satu yang membuat sulit adalah karena rencana pembatasan belum jelas seperti apa penerapannya.

"Ya sekarang kalau dibatasi tergantung bagaimana dibatasinya. Kalau yang biasa beli premium Rp 4.500 dia harus beli pertamax Rp 10.200 berarti untuk dia, dia mengalami kenaikan untuk itu. Sedangkan yang tidak membeli dia tidak mengalami kenaikan untuk itu," sebut Sasmito kepada Kompas.com, di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (1/5/2012).

BPS sendiri, kata dia, telah diminta Pemerintah untuk melakukan perhitungan dampak pengendalian BBM bersubsidi terhadap angka inflasi. Untuk itu, lembaga ini harus menghitung berapa banyak kendaraan yang kapasitas mesinnya di atas 1.500 cc bila pengendalian berdasarkan ukuran itu jadi dilakukan. "Jadi nanti kita hitung berapa mereka yang harus pindah. Jadi mungkin yang cc-nya di atas 1.500 cc sama mobil dinas pemerintah itu yg kita hitung. Tapi sebagian besar mobil pemerintah kan sudah banyak pakai pertamax," sambung dia.

Ia belum bisa menyebutkan berapa jumlah mobil pribadi yang bakal kena rencana pengendalian. Tapi secara nasional, jumlah mobil yang ada di bawah dan di atas 1.500 cc perbandingannya sekitar 50:50. Di mana total mobil di Indonesia sekarang ini mencapai 10-11 juta mobil. "Itu yang kena kepada yang separuh dari yang itu. Tapi dari yang separuh kan sebagian sudah pakai pertamax," tambah Sasmito.

Belum lagi, BPS harus menaksir berapa masyarakat yang patuh dan tidak patuh terhadap kebijakan tersebut. Itu, menurutnya, adalah hal yang sulit. Karena masih menghitung, BPS pun belum bisa mengeluarkan angka tambahan inflasi secara pasti. "Ya pasti lebih kecil karena kalau kenaikan BBM kan semua kena. Tapi ini ada yang kena ada yang tidak. Asumsi inflasi yang sekarang 6,8 persen itu ada kenaikan harga BBM. Tanpa kenaikan harga BBM bisa 5 persen, bisa lebih kecil," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

    Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

    Whats New
    Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

    Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

    Whats New
    Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

    Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

    Whats New
    Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

    Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

    Whats New
    BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

    BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

    Whats New
    [POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

    [POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

    Whats New
    KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

    KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

    Whats New
    Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

    Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

    Earn Smart
    Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

    Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

    Whats New
    Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

    Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

    Whats New
    Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

    Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

    Whats New
    Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

    Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

    Whats New
    BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

    BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

    Whats New
    Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

    Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

    Whats New
    Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

    Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com