Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembatasan bagi Mobil Pribadi Masih Terus Dikaji

Kompas.com - 01/05/2012, 17:14 WIB
Evy Rachmawati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah tetap bersikukuh akan mengeluarkan kebijakan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menjaga volume BBM bersubsidi dalam APBN Perubahan 2012. Saat ini, pemerintah masih mengkaji ulang rencana pembatasan BBM bersubsidi, terutama untuk mobil dinas, kendaraan operasional badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (1/5/2012), di Jakarta, keputusan mengenai pembatasan BBM bersubsidi masih menunggu sidang kabinet pekan depan.

"Nanti hasil kajiannya akan dilaporkan dan diputuskan dalam sidang kabinet," ujarnya.  

Pada kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, jika tidak dilakukan pengendalian, maka besar kemungkinan realisasi konsumsi BBM bersubsidi akan jauh melampaui kuota BBM bersubsidi 40 juta kiloliter. Dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 119 dollar AS per barrel, maka subsidi BBM bisa mencapai Rp 208 triliun, belum termasuk subsidi listrik.  

Pengendalian volume BBM bersubsidi itu akan dilakukan dengan menggunakan dua cara. Pertama, semua kendaraan pemerintah BUMN dan BUMD tidak lagi menggunakan premium dengan jatah keuangan sama, sehingga harus mamakai pertamax.

"Ini berarti harus ada penghematan. Sebelumnya biasa jalan 30 kilometer, sekarang bisa sampai 15 kilometer," ujarnya menambahkan.

"Yang menyangkut peluang terjadinya kebocoran, ini harus dilakukan pengendalian, meningkatkan pengawasan. Badan Pengatur Hilir Migas harus melakukan pengawasan kerja sama dengan pemerintah daerah, kapal-kapal besar, pertambangan dan perkebunan, industri pertambangan wajib menggunakan BBM nonsubsidi. Kalau industri kan sudah otomatis, akan dilakukan pengendalian yang baik," ujarnya.

Sementara itu, opsi-opsi lain terkait dengan rencana pengendalian BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam, pemerintah masih mengkaji ulang. "Itu belum kami putuskan. Kami masih tetap melakukan pengamatan dan simulasi yang baik," kata dia menambahkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com