Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Sasaran Pencurian Ikan

Kompas.com - 04/05/2012, 08:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia hingga kini masih menjadi sasaran penangkapan ikan ilegal. Hal itu terbukti dari masih banyaknya kasus penangkapan ikan ilegal di perairan oleh nelayan asing. Sebagian besar kasus pidana perikanan berlangsung di perairan perbatasan dengan negara tetangga.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan hal itu dalam acara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan di Jakarta, Kamis (3/5/2012).

Modus-modus penangkapan ikan ilegal antara lain dokumen perizinan yang sama atau ganda dimiliki oleh beberapa kapal, dokumen atau surat izin palsu, dan pemindahan muatan kapal di tengah laut, kemudian dibawa ke luar negeri. Modus lainnya adalah penangkapan ikan yang merusak dengan bom potasium, penggunaan alat tangkap berbahaya, ataupun pemasangan alat monitor kapal yang tidak beres.

Sebagian besar tindak pidana perikanan berlangsung di wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga. Tiga kawasan perairan yang menjadi sasaran utama pencurian ikan adalah Laut Natuna, Kepulauan Riau; Sulawesi bagian utara; dan Arafura, Maluku.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal pengawas saat ini 24 unit, dengan waktu operasi hanya 180 hari dalam setahun.

Cicip mengemukakan perlunya kepastian hukum dan tegaknya peradilan perikanan. Terkait dengan hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menambah jumlah hakim ad hoc pengadilan perikanan dari 37 personel menjadi 57 personel tahun ini. Sebanyak 20 personel calon hakim itu sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Syahrin Abdurrahman mengemukakan, pengadilan khusus tindak pidana perikanan telah dibentuk di tujuh pengadilan negeri (PN) wilayah. Ketujuh PN itu adalah PN Medan, Sumatera Utara; PN Jakarta Utara, DKI Jakarta; PN Pontianak, Kalimantan Barat; PN Tual, Maluku; dan PN Bitung, Sulawesi Utara. Selain itu juga ada di PN Tanjung Pinang dan PN Ranai, Kepulauan Riau. (LKT)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com