Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyatuan Waktu Belum Diputuskan

Kompas.com - 19/05/2012, 03:00 WIB

Mataram, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memutuskan kebijakan penyatuan zona waktu di Indonesia. Presiden baru menyetujui rencana tersebut untuk dikaji lebih mendalam.

”Dalam rapat di Bali beberapa waktu lalu, Presiden setuju agar dikaji lebih dalam serta melibatkan semua stakeholders (pemangku kepentingan) untuk diskusi dan disosialisasikan apa kebaikan penerapan satu zona waktu. Jadi, belum diputuskan, tetapi terus dibahas dan disosialisasikan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Jumat (18/5), di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Menurut dia, pemerintah menargetkan dalam tahun ini akan mengajak semua komponen, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga lembaga swadaya masyarakat, untuk mengkaji rencana penyatuan zona waktu itu.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengungkapkan, penyatuan zona waktu dari tiga wilayah menjadi hanya satu wilayah perlu direalisasikan secepatnya. Ini untuk mencegah isu baru yang justru membuat tidak kondusif.

”Namun, penyatuan waktu ini membutuhkan sosialisasi. Diseminasi itu harus dipola sedemikian rupa agar tidak menyedot waktu terlalu lama,” ujar Luky, di Jakarta, kemarin.

Menurut Luky, sejauh ini, pemerintah belum membuat rencana konkret soal ini. ”Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akan menggulirkan penyatuan zona waktu ini pada rapat koordinasi khusus untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Saat ini dengan memecah wilayah Indonesia dengan tiga zona waktu, masyarakat di wilayah Indonesia timur (Papua, Papua Barat, dan Maluku) hanya menikmati lima jam transaksi. Sebab, mereka harus mengikuti jam operasi lembaga keuangan di Jawa yang lebih lambat dua jam.

Padahal, dengan produk domestik regional bruto sebesar 5,36 miliar dollar AS, berarti setiap jamnya ada transaksi 4,47 juta dollar AS atau sekitar Rp 40,65 miliar. Hal itu dengan memperhitungkan jumlah hari kerja 240 hari dan lima jam operasi aktif.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menegaskan, kalangan pengusaha mendukung rencana pemerintah ini untuk efisiensi dan efektivitas jam kerja. Namun, diharapkan pemerintah harus menyosialisasikan kebijakan ini secara masif agar fungsi pelayanan publik juga disiplin mengikuti penyatuan zona waktu ini.(WHY/OIN/HAM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com