APBN Akomodasi Perekrutan PNS Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardjojo menegaskan, APBN Perubahan 2012 dapat mengakomodasi perekrutan pegawai negeri sipil baru. Jumlah PNS yang keluar jauh lebih banyak ketimbang yang diterima.

"Kalau seandainya yang mau diterima 60.000 orang, implikasinya masih bisa diterima," kata Agus singkat kepada para wartawan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/5/2012).

Secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, perekrutan PNS baru tetap dapat dijalankan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dari sejumlah institusi pemerintah.

"Apalagi, perekrutan itu lebih ke substitusi atau menggantikan tenaga kerja yang sebelumnya sudah pensiun atau tidak aktif lagi," kata Julian.

Perekrutan PNS baru juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan sehingga berjalan lebih optimal. Julian menambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan perekrutan secara proporsional.

Pemerintah membuka penerimaan calon PNS reguler atau melalui jalur umum sebanyak 60.000 orang. Hal ini dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, pekan lalu.

"Moratorium PNS tidak menutup penerimaan reguler dan membuka kesempatan penerimaan PNS tahun ini sebanyak 60.000 orang untuk reguler," kata Azwar.

Penerimaan CPNS tersebut dibuka untuk semua departemen dan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten/kota melalui jalur umum yang didasari analisis jabatan. "Akan tetapi, syaratnya, daerah harus membuat analisis kebutuhan, apa yang sudah ada dan apa yang belum ada," tuturnya.

Azwar pun menegaskan, moratorium tidak berarti penerimaan PNS ditutup. Penerimaan tetap dibuka dan harus melalui analisis jabatan. "Kami sudah latih analis-analis jabatan lebih dari 3.000 orang. Mereka yang menghitung di setiap kabupaten," ungkapnya.