Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagasan Berlebihan

Kompas.com - 23/05/2012, 04:39 WIB

Jakarta, Kompas - Rencana pemerintah menyatukan zona waktu di Indonesia dinilai sebagai gagasan yang berlebihan dengan tujuannya yang tidak masuk akal. Tidak benar kinerja pasar modal akan membaik dengan mengubah zona waktu, tetapi lebih karena peningkatan produktivitas perusahaan.

”Apa urusannya hendak menaikkan kinerja pasar modal, lalu lebih dari 200 juta penduduk disusahkan,” kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (22/5) pagi.

Kalla menyampaikan hal itu sehubungan dengan rencana pemerintah menyatukan zona waktu dan menjadikan waktu Indonesia tengah sebagai patokan waktu. Dengan penyatuan itu, waktu di Indonesia akan sama dengan waktu di Makassar, Manado, Singapura, dan Hongkong.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengemukakan, penyatuan zona waktu dari tiga bagian waktu menjadi satu membutuhkan realisasi secepatnya agar tidak mengundang isu-isu baru yang justru membuatnya menjadi tidak kondusif.

Jam kerja

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menegaskan, kalangan pengusaha mendukung rencana pemerintah menyeragamkan zona waktu menjadi setara dengan waktu Indonesia tengah untuk efisiensi dan efektivitas jam kerja. Pemerintah harus menyosialisasikan kebijakan ini secara masif agar fungsi pelayanan publik juga disiplin mengikuti penyatuan zona waktu ini.

Kalla menegaskan, tidak benar pendapat yang menyatakan bahwa zona waktu akan menaikkan kinerja pasar modal. Pasar modal akan sangat maju bukan karena mengubah zona waktu, melainkan karena meningkatnya produktivitas perusahaan, efisiensi berjalan baik, dan adanya kepercayaan. Tak ada urusan dengan perubahan zona waktu.

”Kita ini negara besar, masak harus masuk ke zona waktu Singapura. Singapura-lah yang harus masuk ke zona waktu kita. Jangan dibalik-balik,” ujar Kalla.

Kalla mengingatkan, menyatukan zona waktu sama artinya dengan membuat pukul 06.00 di zona Indonesia bagian barat menjadi pukul 05.00. ”Sederhananya begini, anak-anak yang biasanya berangkat sekolah ketika matahari terbit, yakni pukul 06.00 pagi, harus berangkat pada pukul 05.00 subuh. Apa tidak kasihan kepada anak-anak itu? Di Singapura boleh saja warga ke sekolah ketika masih gelap sebab di sana aman. Namun, kita tahu bersama bahwa Jakarta tidak seaman Singapura,” kata Kalla.

Ia mengingatkan, jangan lupa, yang berdomisili di zona Indonesia bagian barat mencapai 193 juta penduduk atau 81 persen penduduk Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Jumlah 193 juta atau hampir 81 persen penduduk Indonesia, atau 50 kali penduduk Singapura. Kalau zona waktu diubah pakai satu zona Indonesia tengah, artinya 193 juta penduduk Indonesia harus mengubah ritme hidup mereka. (AS/OIN/HAM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com