JK: Jangan Ubah Zona Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, rencana menyatukan zona waktu sebagai gagasan berlebihan, cari perkara saja, dan tujuannya tidak masuk akal. Oleh karena itu, jangan atau tidak perlu mengubah zona waktu.

"Apa urusannya hendak menaikkan kinerja pasar modal, lalu lebih 200 juta penduduk disusahkan," ujar Jusuf Kalla kepada Kompas, Rabu (23/5/2012).

Ia menyampaikan hal ini sehubungan dengan rencana pemerintah menyatukan zona waktu dan menjadikan waktu Indonesia Tengah sebagai patokan waktu. Dengan penyatuan itu, waktu di Indonesia akan sama dengan waktu di Makassar, Manado, Singapura, dan Hongkong.

Menjelaskan pendapatnya, Jusuf Kalla menyebutkan, tidak benar pendapat yang menyatakan zona waktu akan menaikkan kinerja pasar modal. Pasar modal akan sangat maju bukan karena mengubah zona waktu, melainkan karena meningkatnya produktivitas perusahaan, efisiensi berjalan baik, dan adanya trust. Tidak ada urusan dengan perubahan zona waktu.

"Kita ini negara besar, masak harus masuk ke zona waktu Singapura. Justru Singapura-lah yang harus masuk ke zona waktu kita. Jangan dibalik-balik," ujar Jusuf.

Lihatlah pasar modal New York dan pasar modal London, waktunya terpaut lima jam. Akan tetapi, kedua pasar modal itu justru tumbuh luar biasa bagus. Tidak ada pikiran menyatukan zona waktu keduanya.

Jusuf Kalla mengingatkan, menyatukan zona waktu sama artinya dengan membuat pukul 06.00 pagi di zona Indonesia Barat menjadi pukul 05.00. Sederhananya begini, anak-anak yang biasanya berangkat sekolah ketika matahari terbit, yakni pukul 06.00 pagi, harus berangkat pada pukul 05.00 subuh. "Apa tidak kasihan pada anak-anak itu?"

Di Singapura boleh saja warga berangkat ke sekolah ketika masih gelap sebab di sana aman. Namun, kita tahu bersama bahwa Jakarta tidak seaman Singapura. Atau begini, tambah Jusuf Kalla, coba lihat bagaimana keseharian petani kita. Mereka selama ini suka berangkat ke sawah ketika matahari terbit, kemudian kalau zona waktu berubah menjadi pukul 05.00, kini harus berangkat lebih awal. Ini pada ujungnya akan berpengaruh pada waktu shalat, aktivitas berolahraga, hingga disiplin. "Apakah ini yang hendak kita peroleh dari perubahan zona waktu?" ujar Jusuf Kalla.

Ia menambahkan, kita mesti memahami bahwa zona waktu itu adalah menyesuaikan alam dengan ritme hidup. Warga yang bekerja di Jakarta, tetapi tinggal di Bekasi atau Bogor yang biasa berangkat ke kantor pukul 05.30 supaya tiba pukul 07.00 bisa shalat lebih dulu. Kalau diubah waktunya, maka sama dengan sekarang, pukul 04.30. Maka, makan pagi bisa dilakukan pada pukul 04.00, setelah itu shalat lalu jalan. Waktu untuk berolahraga menjadi sulit.

Ia mengingatkan, jangan lupa yang berdomisili di zona Indonesia Barat (GMT+7) mencapai 193 juta penduduk atau 81 persen penduduk Indonesia, yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Jumlah 193 juta atau hampir 81 persen penduduk Indonesia, atau sama dengan hampir 50 kali penduduk Singapura.

Kalau zona waktu diubah pakai satu zona dengan Wita (GMT+8), artinya 193 juta penduduk Indonesia harus mengubah ritme hidup mereka. Adapun untuk zona Indonesia Tengah (GMT + 8) terdiri atas Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur = 8 provinsi. Ini sama dengan 33 juta penduduk atau 16 persen penduduk Indonesia.

Bandingkan dengan wilayah waktu Indonesia Timur, terdiri dari empat provinsi di Maluku dan Papua. Jumlah penduduknya "hanya" enam juta orang atau tiga persen penduduk Indonesia.

Ia menambahkan, India memang hanya mempunyai satu zona waktu. "Namun, apakah kita bisa mengingat bahwa 'lebar' India dari Mumbai sampai ke Kolkata, sama dengan lebar Medan hingga Semarang. Kita kerap lupa bahwa 'lebar' Indonesia, Sabang sampai Merauke, amat jauh, dan sama dengan jarak antara Los Angeles dengan New York.  Lama perjalanan dengan pesawat lebih kurang delapan jam atau lebih kurang 6.500 km.

Adapun China yang sebelumnya mempunyai lima zona waktu, sejak tahun 1949 disesuaikan dengan waktu Beijing oleh Partai Komunis China, seusai perang saudara. Hal ini dilakukan agar Beijing bisa mengontrol sebagai negara otoriter (alasan politik komunisme) China maju bukan karena satu zona waktu, melainkan sistem ekonomi yang dibuka lebar dan produktivitasnya luar biasa.