Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Ragukan Rencana Pemerintah Hemat BBM

Kompas.com - 25/05/2012, 13:54 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meragukan rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan energi. Ia berpendapat rencana yang dikabarkan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (28/5/2012) hanya sekadar imbauan saja.

"Saya rasa imbauan Presiden akan sekadar imbauan saja. Sangat sukar mengukur hasil atau dampaknya," sebut Fabby ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (25/5/2012).

Ia menjelaskan, tren konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi cenderung melebihi apa yang dipatok oleh Pemerintah dalam APBN. Diperkirakan, kata dia, konsumsi BBM tahun ini bisa lewat 10-15 persen dari kuota 40 juta kiloliter. Kelebihan konsumsi ini berdampak pada anggaran negara. "Ini kan ada implikasi finansialnya," sambung dia.

Dikatakannya, over kuota konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan dengan cara penghematan energi. Namun terhadap upaya penghematan ini, ia menekankan agar Pemerintah tidak sekedar mengimbau saja. "Saran saya Presiden mengeluarkan himbauan dengan target-target yang jelas," tegas Fabby.

Presiden, menurut dia, harus dengan tegas mengintruksikan agar kementerian/lembaga menjadi pionir dalam melakukan penghematan energi. Harus ada penghargaan dan hukuman yang diterapkan Pemerintah. "Karena pada dasarnya sifat dasar manusia bereaksi terhadap insentif dan disinsentif," katanya.

Salah satu bentuk disinsentif yang bisa dilakukan Pemerintah adalah tidak disediakannya energi dengan harga murah. Ketika masih ada energi yang murah maka imbauan Pemerintah pun kemungkinan tidak dihiraukan masyarakat. "Imbauan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang bisa memberikan disinsentif bagi pelaku yang boros energi," pungkas Fabby.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik berharap pengumuman tetap dilaksanakan pada bulai Mei agar rencana pelaksanaan kebijakan pengematan energi tetap berjalan 1 Juni sesuai rencana.

Jero menyebutkan ada lima kebijakan penghematan energi yang akan digulirkan pemerintah. Pertama, seluruh kendaraan operasional Pemerintah dan BUMN harus menggunakan BBM non subsidi. Kedua, usaha perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Ketiga, mempercepat program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG), yang akan dimulai di Pulau Jawa.

Keempat, melarang PLN membangun pembangkit listrik baru berbasis BBM, dan menggantikan yang ada dengan non BBM. Dan, kelima, kampanye dan gerakan hemat energi secara masif, dimulai dari gedung-gedung dan rumah dinas pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com