Kuota BBM Bersubsidi untuk Kalimantan Ditambah

JAKARTA,KOMPAS.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta jajaran gubernur se-Kalimantan sepakat untuk menuntaskan masalah kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kalimantan. Hal ini akan dilakukan dengan menambah kuota BBM bersubsidi jenis Premium dan meningkatkan pasokan BBM nonsubsidi untuk wilayah Kalimantan.

Menurut Menteri ESDM Jero Wacik, Selasa (30/5/2012), di Jakarta, antrean panjang pengguna kendaraan bermotor di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan selama dua bulan terakhir. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor 15-30 persen. "Jadi, sepeda motor dan mobil makin banyak untuk pribadi, pertambangan, dan perkebunan," katanya.

Kekurangan BBM bersubsidi itu terjadi karena dibatasi oleh Undang Undang APBN Perubahan 2012 sebesar 40 juta kiloliter. "Perkiraan kami, semua akan kurang. Tentu kami ada tindakan untuk mengamankan kuota. Kalau tidak ditambah, batubara tidak boleh keluar dari Kalimantan. Ini jadi politik, padahal sebenarnya persoalannya adalah meminta tambahan BBM. Setelah bahas dengan gubernur, akhirnya sudah didapatkan jalan keluar," ujarnya.

Pertama, setelah pada APBN-P 2012 ditetapkan volume BBM bersubsidi 40 juta kiloliter, pemerintah akan menambah kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan. Semula kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2012 ditetapkan 40 juta kiloliter, tetapi 2,5 juta kiloliter di antaranya dibintangi atau tidak boleh keluar sebelum ada persetujuan DPR. "Ini solusi sementara sebelum kami mengajukan tambahan kuota ke DPR. Karena itu, butuh persetujuan DPR dan gubernur mengerti itu. Kami sedang mencari celah untuk menambah kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan," paparnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menambah pasokan BBM nonsubsidi melalui PT Pertamina dengan jumlah tidak terbatas. Hal ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Jadi, kami akan mendorong penambahan SPBU nonsubsidi," katanya.

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin menyatakan, pihaknya berharap keputusan terkait BBM di Kalimantan bisa segera dilaksanakan untuk mengatasi kelangkaan BBM. "Itu butuh suasana kondusif sehingga pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat bisa kita capai," ujarnya.

Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan menambahkan, pihaknya siap mendistribusikan BBM bersubsidi sesuai dengan kuota dan BBM nonsubsidi dalam jumlah tidak terbatas. "Kami mengajak pengusaha Kalimantan untuk membangun SPBU nonsubsidi, begitu juga dengan agen Premium dan solar di pinggir bisa diubah menjadi mini SPBU," ujarnya.