Hentikan Impor Garam

Bangkalan, Kompas - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo meminta supaya semua impor garam dihentikan mulai Juli 2012. Upaya itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan harga jual garam para petani lokal yang selama ini selalu rendah.

”Bulan Agustus, September, dan Oktober adalah masa panen garam. Impor garam harus dihentikan supaya tidak ada kelebihan barang yang menyebabkan harga jual turun,” kata Cicip seusai membuka Kongres Garam Rakyat, di Pondok Pesantren Nurul Amanah, Basanah, Tanah Merah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu (11/7).

Kongres yang pertama kali diadakan itu diikuti perwakilan petani garam dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Kongres ini diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Cicip mengatakan, selama ini petani garam tidak sejahtera karena harga garam selalu dipermainkan para pedagang. Garam impor membuat stok garam berlebih sehingga pedagang membeli garam dari petani dengan harga lebih murah.

Selain itu, petani garam juga tidak punya akses dana. Apabila membutuhkan uang, petani langsung menjual garam meski belum layak dipanen. ”Akibatnya, harga garam jatuh karena kualitasnya kurang,” kata Cicip.

Petani garam asal Sampang, Madura, Jatim, Ishak, mengatakan, garam yang ia panen hanya dihargai Rp 300 per kilogram. Padahal, harga jual garam yang dipatok pemerintah Rp 500 per kg hingga Rp 750 per kg. ”Pedagang beralasan ada garam impor,” katanya.

Wakil Ketua Panitia Kongres Garam Rakyat Rokib Ismail mengatakan, beberapa kendala yang dihadapi petani garam dibahas dalam kongres untuk mencari solusi. Selain masalah impor dan tata niaga garam, petani juga memiliki permasalahan dengan aspek produksi dan teknologi. Petani garam juga menginginkan adanya wadah perkumpulan petani garam nasional yang mampu menampung aspirasi mereka.

”Rata-rata petani garam di Indonesia memakai teknologi tradisional sehingga produksi sedikit,” kata Rokib. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, produksi garam di Indonesia saat ini sekitar 70 ton per hektar per tahun. Di Australia dan India, produksi sudah mencapai 200 ton per hektar per tahun. Padahal, potensi yang dimiliki Indonesia jauh lebih besar, yaitu memiliki garis pantai sepanjang 95.181 kilometer atau terpanjang kedua setelah Kanada.

Pugar

Salah satu program pemerintah untuk menyejahterakan petani garam adalah melalui Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) sejak tahun 2011. Tahun 2011 anggaran Pugar sebesar Rp 86 miliar dan tahun 2012 ditambah menjadi Rp 107, 6 miliar.

”Upaya ini efektif dan diharapkan produksi garam bisa mencapai 85 ton per hektar per hari,” kata Cicip. Sejak Pugar diluncurkan, kata Cicip, produksi garam mencapai 823.958 ton, meningkat 375 persen dari target sebanyak 220.000 ton.

Namun, Rokib, yang juga petani garam di Pati, Jawa Tengah, mengaku, sampai saat ini belum mendapat bantuan melalui Pugar. Sementara Ishak mengaku dana yang diberikan tidak sesuai seperti yang dijanjikan. ”Kata pemerintah setiap orang akan mendapat Rp 10 juta, tetapi kenyataannya hanya Rp 3 juta,” kata Ishak.

Karena itu, Ketua Asosiasi Petani Garam Cirebon M Insyaf Supriyadi menilai, pemerintah perlu segera mengevaluasi penyaluran dana Pugar. Pasalnya, mekanisme penyaluran berupa bantuan langsung masyarakat ini rentan dipakai untuk keperluan konsumtif sehingga tidak efektif dalam peningkatan usaha garam rakyat. (DEN/REK)