Buruh Tetap di Kemenakertrans sampai Negosiasi Berakhir

JAKARTA, KOMPAS.com — Massa buruh yang tergabung dalam Kelompok Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) menduduki halaman utama Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sampai Kamis (12/7/2012) malam.

Mereka tetap bersabar masih menunggu hasil negoisasi antara pihak buruh dan Kemenakertrans yang berlangsung tertutup di salah satu ruangan kementerian itu.

Sebanyak 11 perwakilan buruh diizinkan bertemu dengan pihak Kemenakertrans, antara lain, Said Iqbal (Presiden KSPI), Muhamad Rusdi (Sekjen KSPI), Edi iriawad (wasekjen KSPI), Sabda Pranawati (Pengurus Pusat KSPI), Hakim (Asosiasi Pekerja Indonesia), Ali Akbar (PPMI), Suryacandra (TORC), Bari Silitonga (FSPMI), Rihanani (FSPMI), Iswan (FSPMI), Suryacandra (TORC).

Sedangkan dari pihak Kemenakertrans diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar beserta jajarannya.

"Jika tidak ada solusi, maka kami akan terus bertahan," jelas Obon Tabroni, Ketua FSPMI.

Ia memaparkan, seharusnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sadar diri apa yang terjadi di kalangan buruh, apalagi di Bekasi yang hampir setiap hari perusahaan ditutup oleh buruh.

"Jangan setelah didatangi buruh seperti saat ini baru ada diskusi," ujarnya.

Hasil negosiasi, Menakertrans bersedia memenuhi tuntutan para buruh, tetapi tidak dapat melakukannya secara langsung, tetapi perlahan. Hal tersebut belum sesuai tuntutan para buruh yang segera menuntut penghapusan sistem outsourcing dan peningkatan upah layak.

Kantor Kemenakertrans menjadi agenda penutup sekaligus tujuan utama aksi unjuk rasa massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Tujuan aksi mereka hari ini adalah menuntut pencabutan sistem kerja outsourcing dan upah layak bagi buruh.

Sebelumnya, masa berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, mereka kemudian melakukan long march ke Istana Negara, kemudian mereka melakukan aksinya di Kementerianan Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

KSPI merupakan gabungan dari sejumlah organisasi buruh, antara lain, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI), dan Serikat Pekerja Percetakan Penertiban dan Media Informasi (SP PPMI).