Jaga Harga Kedelai di Kisaran Rp 7.000 Perkilogram

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus menjaga harga kedelai di kisaran Rp 7.000 perkilogram agar petani tertarik menanam bahan baku tahu dan tempe itu. Harga di kisaran Rp 5.000 perkilogram dinilai tidak akan mampu meningkatkan produksi kedelai jangka panjang.

"Harga ideal kedelai itu Rp 7.000 perkilogram. Jangan dibiarkan harganya Rp 5000 perkilogram," kata politisi senior Partai Golkar yang juga penasihat Dewan Pimpinan Nasional HKTI Siswono Yudhohusodo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat ( 27/7/2012 ).

Siswono mengatakan, berdasarkan pengalamannya menanam kedelai di lahan satu hektare, total biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kilogram kedelai mencapai Rp 5.200. Dengan demikian, jika harga kedelai impor Rp 5.000 perkilogram, kata dia, maka akan mematikan petani lokal.

Siswono mengkritik kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk impor kedelai untuk mengatasi kelangkaan kedelai belakangan ini. Langkah itu, menurut dia, akan merugikan petani lokal.

Kerugian atau minimnya keuntungan yang dialami petani lokal, lanjutnya, membuat terus menyusutnya lahan menanam kedelai. Tahun 1988 , kata dia, area tanam kedelai mencapai 1,6 juta hektar. Ketika itu produksi nasional mencapai 1.869.000 ton.

"Hari ini luas tanam kurang dari 600 ribu hektar, susut karena petani tidak untung. Produksi nasional sekarang tinggal 700.000 ton," kata Siswono. Adapun kebutuhan nasional sebesar 2,6 juta ton.

Menurut Siswono, pemerintah seharusnya jangan langsung membebaskan bea impor kedelai untuk kepentingan jangka panjang. Dia meyakini masyarakat dapat menerima situasi ini jika ada kepastian dari pemerintah.

"Saya yakin rakyat siap prihatin sebentar sepanjang ada gambaran kedepan jadi lebih baik. Sekarang ini karena harga kedelai naik, rakyat terima ukuran tempe diturunkan. Tapi pada saat bersama, pemerintah harus yakinkan rakyat bahwa kedepan stok kita akan cukup. Tanpa ada harga yang menarik, tidak akan bisa menaikan produksi," ucapnya.

Siswono memberi contoh pemerintah Thailand yang tetap menjaga harga beras meskipun setiap tahun surplus 12 juta ton. Caranya, dengan membeli gabah dari petani agar terus menaman. Begitu pula pemerintah India yang setiap tahun membeli 20 persen produksi nasional agar harga beras cukup tinggi.

"Jangan pakai penyelesaian instan. Kekurangan stok lalu impor," pungkas Siswono.