Pembatasan BBM Bersubsidi Tidak Menghemat Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com---Kebijakan pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan dinas di Jawa-Bali dinilai tidak akan berdampak pada penghematan anggaran pemerintah.

Bahkan, kebijakan itu justru dikhawatirkan bisa membengkakkan biaya operasional pemerintah daerah karena pemda harus membeli pertamax yang harganya dua kali lebih mahal dibandingkan premium bersubsidi.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto menyampaikan hal itu, Jumat (3/8/2012), di Jakarta.

Menurut Pri Agung, secara anggaran, program pembatasan premium bersubsidi bagi kendaraan dinas di Jawa-Bali sebenarnya tidak logis jika dikatakan menghemat anggaran.  

Jika diasumsikan aktivitas kendaraan operasional tetap agar kinerja pembangunan pemerintah juga tetap, maka logikanya tidak akan ada anggaran yang dihemat, bahkan justru akan makin besar biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah.

"Bahwa program ini mungkin akan sedikit mengurangi laju konsumsi premium, itu memang bisa, tetapi program itu tidak menghemat anggaran karena variabelnya tergantung pergerakan harga pertamax," ujarnya.  

"Pembatasan premium bagi kendaraan dinas ini tidak bisa diharapkan dari sisi efektivitas penghematannya. Jadi, hanya simbolis bahwa pemerintah memberi contoh," ujarnya.