Konsumsi BBM Bergeser
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di Kementerian ESDM, Jumat (3/8), di Jakarta, menyatakan, berdasarkan hasil evaluasi penerapan program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil dinas di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi (Jabodetabek), penggunaan Premium pada Juni-Juli turun dan konsumsi Pertamax naik.
”Itu berarti ada pergeseran, yang menggunakan Premium pindah ke Pertamax,” katanya.
Harga Pertamax mulai kemarin naik. Pengumuman dari Hubungan Masyarakat PT Pertamina menyebutkan, harga Pertamax di wilayah Jabodetabek naik dari Rp 8.700 menjadi Rp 9.250 per liter. Namun untuk stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) bersaing (lokasinya berdekatan dengan SPBU kompetitor) dan SPBU COCO (company owned company operated atau SPBU milik PT Pertamina), harganya naik menjadi Rp 9.100 per liter. Harga Pertamax di SPBU Region III (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) di luar Jabodetabek naik menjadi Rp 9.300 per liter.
Pada 1 Agustus, pembatasan Premium bersubsidi bagi kendaraan dinas diberlakukan di Jawa-Bali. Berdasarkan pantauan, ada pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan surat edaran bahwa kendaraan pegawai tak boleh lagi memakai Premium. Namun, diakui bahwa masih ada sebagian pegawai yang belum tahu aturan itu.
”Memang pembagian stiker juga belum merata. Ini baru tiga hari berjalan, jadi masih ditegur, tetapi yang sengaja membandel itu sudah tidak ada. Jadi, ada kesadaran bahwa ada keputusan menterinya,” katanya.
Rencananya, hasil implementasi program pembatasan Premium bagi kendaraan dinas di Jawa-Bali dan penghematan listrik akan dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Agustus.
Pemerintah menargetkan nilai penghematan BBM bersubsidi di Jabodetabek sampai akhir tahun ini sebesar 1 juta kiloliter (kl). Jika pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas sudah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah menargetkan penghematan BBM bersubsidi mencapai 3 juta-4 juta kl. ”Program ini terus sampai tahun depan,” katanya.
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengklaim, pembatasan Premium bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD di Jabodetabek telah menurunkan konsumsi Premium hingga 3 persen. Setelah diterapkan di Jawa-Bali, pemerintah menargetkan penurunan konsumsi Premium 5-6 persen atau sekitar 2 juta kl.
Terkait dengan sejumlah pemerintah daerah yang akan menambah biaya operasional karena perpindahan dari Premium ke Pertamax yang lebih mahal, Jero Wacik menyatakan, hal itu tidak sesuai dengan tujuan program pembatasan itu. ”Teorinya adalah menghemat. Jika mobil dinas memakai 100.000 kl Premium, nanti yang dibeli turun jadi 60.000 kl. Jadi, tidak boleh menambah anggaran negara,” ujarnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
