Hutama Karya Bangun "Railway" Bekasi-Slipi

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Hutama Karya Persero berencana membangun Urban Railway Transportation di sepanjang jalan dari Bekasi ke Slipi. Rencana tersebut ingin membantu mengurai kemacetan, khususnya di ruas jalan tol dalam kota.

Direktur Utama Hutama Karya Tri Widjayanto menjelaskan, pembangunan railway ini akan terbentang sepanjang 22 km dari Bekasi hingga Slipi. Rencananya proyek itu akan dibahas dengan pemerintah pusat dan daerah.

"Ini akan mengurai kemacetan Ibu Kota dan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM)," kata Tri di acara "Temu Akbar Engineering BUMN 2012" di kantor Pertamina, Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Meski akan membangun railway di atas jalan tol, perseroan mengklaim tidak akan mengganggu lalu lintas tol dalam kota yang selalu macet setiap hari. Perseroan sudah memiliki rencana untuk membangun konstruksi tanpa mengganggu lalu lintas.

Agar tidak mengganggu jembatan penyeberangan, perseroan akan membangun railway lebih tinggi, yaitu 15 meter dan hanya memerlukan pier di tengah jalan tol sebagai tiang pancang sepanjang 1,8 meter.

Di atas railway nanti juga bisa berjalan bus transjakarta bebas hambatan. Perseroan sudah memikirkan alokasi jalan hingga cukup dipakai oleh beberapa moda transportasi.

"Proyek ini memerlukan investasi Rp 7 triliun dan memakai anggaran negara," katanya.

Saat ini perseroan sedang fokus menyampaikan kajian aspek finansial dan hukumnya ke Kementerian Perhubungan.

Menteri BUMN Dahlan Iskan masih belum setuju atas rencana Hutama Karya untuk mengerjakan proyek tersebut. Masalahnya, proyek tersebut memakai uang negara.

"Bila memakai uang negara, itu akan melalui proses panjang. Beda dengan dana kas internal," kata Dahlan.

Selain itu, masyarakat yang akan memakai railway nanti diharuskan untuk membayar uang tol sebesar Rp 40.000-Rp 70.000. Dana sebesar itu, menurut Dahlan, justru akan memberatkan warga yang ingin memakai fasilitas tersebut.

"Sekarang saja jalan tol hanya bayar Rp 20.000, masak masyarakat suruh bayar Rp 40.000, mana mau. Itu yang menyebabkan saya menolak," jelasnya. Kendati demikian, Dahlan masih sepakat soal dana Rp 7 triliun tersebut.

Di sisi lain, kerugian bahan bakar minyak (BBM) setiap tahun akibat kemacetan Jakarta diperkirakan sebesar Rp 9 triliun. "Itu akan dipertimbangkan. Negara akan keluar sekali Rp 7 triliun, tetapi akan hemat Rp 9 triliun setiap tahun akibat pemborosan BBM," jelasnya.