Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keterampilan Buruh, Kunci Tekan Kesenjangan

Kompas.com - 06/09/2012, 07:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunci mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah melalui peningkatan kapasitas kelompok buruh dengan keterampilan paling minim. Hal ini terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Demikian pemikiran penting sekaligus relevan yang mengemuka dalam Konferensi Internasional Asosiasi Pembangunan Manusia dan Kapabilitas (Human Development and Capability Association), di Jakarta, Rabu (5/9/2012). Tema konferensi yang diikuti akademisi dari 39 negara itu adalah ”Mengevaluasi Pembangunan: Apakah Kita Sudah Melakukannya dengan Benar?”.

Eric Maskin, peraih Nobel Ekonomi pada 2007, berpendapat, globalisasi belakangan justru meningkatkan kesenjangan kesejahteraan di negara-negara berkembang. Ini diprofilkan oleh kelompok buruh dengan keterampilan paling minim. Mereka semakin sulit bersaing dalam pasar kerja yang kian kompetitif.

”Di Indonesia juga terjadi kesenjangan yang makin lebar. Hal ini terkait dengan globalisasi. Saya berpendapat, buruh di kelas terbawah membutuhkan pelatihan agar dapat berkompetisi di pasar global,” kata Maskin, yang mengajar di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Maskin menegaskan, pelatihan dan pendidikan buruh menjadi keniscayaan. Pemerintah harus bertanggung jawab mewujudkan hal ini, baik secara langsung maupun lewat subsidi.

Guru Besar Ekonomi Universitas Cornell, AS, Kaushik Basu menyatakan, pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan melebarnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat adalah fenomena umum di negara berkembang pada era globalisasi. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia.

Menurut Basu, dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia termasuk luar biasa karena selalu di atas 6 persen selama dua tahun terakhir. Meski demikian, pertumbuhan tetap memerlukan sentuhan humanisme. ”Globalisasi ada di luar sana. Kita tidak bisa komplain karena nyatanya globalisasi juga membawa pertumbuhan ekonomi. Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengelola globalisasi agar menguntungkan semuanya,” kata Basu, yang berbicara dalam konferensi itu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana dalam pidato kunci menyatakan, pemerintah tidak sebatas menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator tunggal mengevaluasi pembangunan. Indikator lain pun digunakan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan kesejahteraan.

Armida berpendapat, titik berat pemerintah adalah pada visi dan program kebijakan. Alasan itulah yang menentukan hasil dan manfaat pembangunan. ”Jadi, bukan pada ukurannya karena ukurannya sudah ada, misalnya produk domestik bruto, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Artinya, ukuran itu yang kita gunakan,” kata Armida.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan, kualifikasi angkatan kerja yang didominasi pendidikan dasar turut menghambat ekspansi dunia usaha nasional. Ketidaksesuaian lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan pasar kerja sangat memengaruhi perkembangan industri domestik. (LAS/HAM)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

    BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

    Work Smart
    Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

    Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

    Whats New
    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Whats New
    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Earn Smart
    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    Whats New
    'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    "Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    Whats New
    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    Whats New
    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Whats New
    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Whats New
    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

    Whats New
    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Whats New
    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Whats New
    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Whats New
    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    BrandzView
    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com