Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puskepi: Kuota BBM Selalu Jebol Bukan Hal Mengejutkan

Kompas.com - 06/09/2012, 09:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sofyano Zakaria, pengamat enerji dari Pusat Studi Kebijakan Publik-PUSKEPI menilai kuota BBM subsidi jebol bukanlah hal yang  mengejutkan. Pasalnya, hal seperti itu juga setiap tahunnya terjadi.

"Buat publik di negeri ini, kuota BBM bersubsidi yang selalu "jebol" dari yang ditetapkan setiap tahunnya, bukanlah hal yang mengejutkan lagi," ungkapnya, Jakarta, Rabu (5/9/2012).

Menurutnya, alasan-alasan yang disampaikan pejabat Pemerintah terkait jebolnya kuota BBM , selalu dan nyaris pengulangan. "Copy paste dengan alasan yang disampaikan setiap tahun ketika terjadinya jebol nya kuota BBM," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan alasan "jebolnya" kuota BBM dikaitkan dengan akibat dampak sosial, politik dan lingkungan, malah akan menampakan ke publik akan ketidakmampuan pemerintah mengatasi hal tersebut. Akhirnya menimbulkan kesan "lemahnya" kinerja Pemerintahan SBY.

Selain itu, jebolnya kuota BBM dengan menggunakan alasan asumsi pertumbuhan ekonomi yang ternyata melebihi perkiraan , ini akan mampu pula "menohok " terhadap kemampuan tim ekonomi SBY yang dikabarkan handal dalam membuat perhitungan pertumbuhan ekonomi.

Pun demikian dengan alasan jebolnya kuota BBM jika dikaitkan dengan tindakan penyelewengan dan penyalah gunaan, itu jelas akan sangat dimaklumi sebagai melemparkan kesalahan atas ketidak berdayaan BPH Migas sebagai lembaga pengawas terhadap BBM bersubsidi.

"Termasuk "melecehkan" keberadaan dan peran lembaga Polri dalam memberantas tindak kriminal seperti penyelewengan BBM bersubsidi. Bagi saya, logikanya, sangat tidak mungkin Pemerintah dalam hal ini kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina, akan selalu gagal membuat perhitungan besaran konsumsi bbm bersubsidi pada setiap tahun," terangnya.

Dia melanjutkan, sangat mustahil jika jebolnya kuota BBM setiap tahun akibat asumsi perhitungan yang selalu meleset. Apalagi itu juga setiap tahun disepakati antara Pemerintah dengan DPR dalam menentukan besaran kuota BBM pada APBN yang pada akhirnya hal itu membuat kuota BBM harus dikoreksi ulang pada APBN-P.

Sofyano menegaskan, masyarakat di negeri ini nyaris jarang mendengar adanya penolakan DPR atas usulan besaran kuota BBM yang akan ditetapkan dalam APBN. "Yang sering diberitakan adalah penolakan atau alotnya pembahasan di DPR atas usulan penambahan kuota bbm dalam APBN-P," ujarnya. (Srihandriatmo Malau)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Whats New
    Puasa Itu Berhemat atau Boros?

    Puasa Itu Berhemat atau Boros?

    Spend Smart
    Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

    Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

    Whats New
    Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

    Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

    Whats New
    Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

    Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

    Whats New
    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Spend Smart
    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Whats New
    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Whats New
    Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

    Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

    Whats New
    Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

    Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

    Whats New
    Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

    Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

    Whats New
    Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

    Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

    Whats New
    Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

    Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

    Whats New
    Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

    Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

    Whats New
    Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

    Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com