Kamis, 2 Oktober 2014

/

TAJUK RENCANA

Sabtu, 8 September 2012 | 03:08 WIB

Daya Saing Indonesia

Forum Ekonomi Dunia, Rabu lalu, melaporkan Indeks Daya Saing Global 2012-2013. Indonesia berada pada peringkat ke-50 dari 144 negara.

Indonesia masih termasuk negara berkinerja ekonomi baik di antara negara-negara di Asia. Namun, laporan mengingatkan turunnya posisi Indonesia dari peringkat ke-46 tahun lalu.

Indeks Daya Saing Global (GCI) memiliki tiga subindeks: persyaratan dasar, pendorong efisiensi, serta faktor-faktor inovasi dan kecanggihan. Pengukuran menggunakan 12 pilar, antara lain kelembagaan, infrastruktur, ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, perkembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, dan kecanggihan bisnis.

Daya saing suatu negara dalam persaingan global menunjukkan produktivitasnya. Seperti disebut dalam laporan, ekonomi yang berdaya saing mendorong pemajuan produktivitas sehingga mendukung pendapatan tinggi dengan memastikan tersedianya mekanisme-mekanisme pendorong kinerja ekonomi yang solid.

Indonesia memiliki sejumlah kekuatan dan kekurangan dari negara lain. Brasil, misalnya, secara umum berada pada peringkat ke-48, tetapi Indonesia memiliki peringkat persyaratan dasar lebih baik. Dibandingkan dengan Thailand yang berada pada posisi ke-38, kapasitas inovasi dan kecanggihan bisnis Indonesia jauh lebih baik.

Kekuatan Indonesia adalah pada kondisi makroekonomi dengan defisit anggaran kurang 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), rasio utang pemerintah terhadap PDB kurang dari 25 persen, dan angka inflasi yang rata-rata sekitar 5 persen. Indonesia juga dianggap berhasil menyelenggarakan pendidikan dasar.

Di sisi lain, praktik korupsi dan sogok yang meluas menurunkan daya saing kelembagaan. Begitu juga infrastruktur yang belum berkembang, lamanya hari yang diperlukan untuk memulai bisnis baru, dan perilaku tidak etis pada sektor swasta. Yang juga harus menjadi perhatian adalah faktor kesehatan, terutama malaria dan tuberkulosis, serta timpangnya jumlah pekerja perempuan dari laki-laki.

Laporan ini keluar saat masa depan ekonomi dunia tidak pasti. Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi zona euro tahun ini terkontraksi 0,3 persen. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat tidak menunjukkan penguatan, sementara negara dengan ekonomi sedang tumbuh, yaitu Brasil, Rusia, India, Afrika Selatan, dan China, pertumbuhannya melambat.

Keadaan makroekonomi Indonesia memang baik, ditandai oleh tingkat pertumbuhan 6,8 persen. Ekonomi Indonesia juga telah berada pada tahap kedua, yaitu mengandalkan efisiensi, yang artinya ekonomi kita semakin kompleks. Karena itu, laporan GCI seyogianya dilihat sebagai pengingat pentingnya bekerja keras memperbaiki berbagai kekurangan seraya meningkatkan daya saing demi pertumbuhan berkelanjutan dan berkualitas.

Ketergantungan Bawa Konsekuensi

Menlu AS Hillary Clinton mengatakan, Timor Leste harus mengatasi ketertinggalannya, baik dalam konteks politik maupun ekonomi.

Anjuran yang baik itu digarisbawahi oleh Hillary, yang dalam kunjungannya ke Dili itu bertemu dengan Presiden Taur Matan Ruak dan Perdana Menteri Xanana Gusmao. Namun, tanpa bermaksud mencampuri kebijakan luar negeri Timor Leste, AS mengomentari maraknya aliran dana bantuan dan investasi China yang masuk ke Timor Leste.

Ada dua hal penting yang dapat dilihat dari pernyataan Hillary itu. Pertama, AS mendorong Timor Leste untuk mengatasi ketertinggalannya, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Kedua, AS memperingatkan Timor Leste untuk tidak terlalu bergantung kepada satu negara, dalam hal ini China.

Persoalannya, AS pada saat ini tidak berada dalam posisi untuk mengimbangi China dalam memberikan bantuan kepada Timor Leste.

AS melihat kondisi Timor Leste masih lemah setelah 400 tahun di bawah Portugal dan 24 tahun di bawah Indonesia. Salah seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, hingga kini Timor Leste masih direcoki banyak kekerasan. Negara itu masih punya banyak hal yang harus dilakukan.

Bahwa Timor Leste harus mengatasi ketertinggalannya, tidak ada yang membantah. Hanya kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi ketertinggalan itu.

Timor Leste harus menetapkan prioritas dan menentukan dari mana ketertinggalan itu akan diatasi. Membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah prioritas utama. Sementara itu, membangun kekuatan militer yang menghabiskan dana sangat besar dijadikan prioritas yang kesekian saja.

Stabilitas tidak selalu dibangun dengan kekuatan militer. Salah satu cara untuk menghadirkan stabilitas di negeri itu adalah dengan membangun ikatan yang lebih dekat dengan ASEAN.

Ketergantungan yang besar kepada satu negara akan membawa konsekuensi menurunnya kebebasan. Pengalaman Kamboja dapat dijadikan contoh yang sangat segar. Ketergantungan Kamboja kepada China menjadikan untuk pertama kalinya negara-negara anggota ASEAN gagal mengeluarkan Komunike Bersama pada akhir Pertemuan Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh, pertengahan Juli lalu.

Pada saat itu, Kamboja yang dekat dengan China tidak mau memasukkan sengketa Laut China Selatan ke dalam Komunike Bersama, ketika Filipina meminta agar perseteruannya dengan China di Laut China Selatan dimasukkan.


Editor :