Pembatasan Konsumsi Premium Ditunda

Phnom Penh, Kompas - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menunda penerapan pembatasan konsumsi Premium di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Alasannya, pembatasan itu rumit pengawasannya.

Jero menyampaikan hal tersebut di sela-sela acara Pertemuan Menteri-menteri Energi ASEAN, Rabu (12/9), di Phnom Penh, Kamboja, seperti dilaporkan wartawati Kompas Evy Rachmawati.

Jero menjelaskan, pembatasan konsumsi Premium sebagaimana direncanakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ditunda implementasinya. ”Itu ditunda,” katanya.

Implementasi kebijakan itu harus melalui pembahasan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sejauh ini, BPH Migas belum membahas kebijakan itu dengan Kementerian ESDM. ”Implementasi kebijakan itu harus melalui persetujuan saya dulu,” ujar Jero. Kebijakan itu dinilai sulit dilakukan karena membutuhkan pengawasan yang ketat. Mekanisme implementasi kebijakan itu juga rumit dan rawan terjadi kericuhan di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).

Sebelumnya Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto menyatakan, BPH Migas telah menginstruksikan kepada PT Pertamina untuk menghentikan pasokan Premium ke SPBU-SPBU di daerah jalan tol dan permukiman mewah. BPH Migas juga menyiapkan aturan pelarangan pemakaian Premium bagi mobil mewah model tertentu, tahun produksi di atas 2005, dan kapasitas mesin besar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi (Jabodetabek).

Selain itu, BPH Migas juga menyiapkan aturan pembatasan volume pembelian BBM bersubsidi jenis Premium bagi mobil pribadi di Jabodetabek.

Upaya itu untuk menekan konsumsi Premium di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya, yang telah melampaui kuota bahan bakar minyak bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto sebelumnya menyatakan, pembatasan konsumsi Premium semestinya tidak dilakukan dengan tiba-tiba. ”Pilihan-pilihan kebijakan itu juga berpotensi memicu dampak sosial yang tidak sederhana di masyarakat,” ujar Pri Agung.