Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Dia Sebab Belanja Pegawai Pemerintah Boros

Kompas.com - 16/09/2012, 14:09 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2013 tumbuh 6 persen, sementara belanja pegawai tumbuh dua kali lipat lebih dari 14 persen atau Rp 28 triliun. Artinya, pertumbuhan anggaran dianggap boros.

Sekretaris Jendral FITRA Yuna Farhan menjelaskan selama 2007-2013, rata-rata belanja pusat tumbuh 15 persen. Sementara belanja pegawai tumbuh sekitar 19 persen. "Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah lebih banyak dinikmati kalangan birokrasi," kata Yuna dalam diskusi "RAPBN 2013 Tersandera Birokrasi dan Utang di Bakoel Coffee Cikini Jakarta, Minggu (16/9/2012).

Menurut Yuna, ada beberapa sebab tingginya belanja pegawai pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah tidak konsisten dalam melakukan moratorium pegawai dan semakin menjamurnya lembaga non struktural (LNS). Khusus LNS ini, jumlahnya meningkat dari 76 lembaga di 2007 menjadi 101 lembaga di 2011. Anggarannya juga naik menjadi Rp 8,3 triliun dan belanja pegawai mencapai Rp 100 miliar.

"Selain itu, setidaknya terdapat 10 kementerian atau lembaga yang belanja pegawainya tetap tinggi (di atas Rp 500 miliar). Padahal, sebagian urusannya telah didesentralisasikan," jelasnya.

Kesepuluh kementerian tersebut adalah Kemendikbud (Rp 10,1 triliun, sebanyak Rp 9 triliun untuk gaji dosen, selebihnya administratif), Kemenkes (Rp 4,67 triliun, sebanyak Rp 1,7 triliun untuk sekretariat), Kemenhub (Rp 1,48 triliun), Kementerian PU (Rp 1,38 triliun), Kementerian Pertanian (Rp 1,25 triliun), Kementerian Kehutanan (Rp 931,27 miliar), Kementerian ESDM (Rp 679,8 miliar), BPKP (Rp 631,74 miliar), DPR (Rp 554,93 miliar) dan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rp 553,71 miliar).

Selain itu, penyebab belanja pegawai pemerintah boros adalah tidak efektifnya pemberian renumerasi, borosnya belanja pegawai pada kementerian atau lembaga yang kewenangannya telah didesentralisasikan serta beban anggaran untuk menanggung pensiunan sebesar 32 persen atau mencapai Rp 74,2 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Whats New
    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Whats New
    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    Whats New
    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com