Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Maskapai Belum Punya Asuransi Keterlambatan

Kompas.com - 10/10/2012, 10:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rupanya masih ada maskapai yang belum memiliki asuransi keterlambatan pesawat terbang (delayed). Menurut data Kementerian Perhubungan (Kemhub), ada lima maskapai yang belum punya asuransi tersebut yakni PT. Asi Pudjiastuti Aviation, PT. Indonesia Air Transport, PT. Kalstar Aviation, PT. Travel Express Aviation Services, dan PT. Travira Air.

Padahal asuransi keterlambatan penerbangan menjadi kewajiban maskapai penerbangan. Kewajiban ini tertuang  dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77/2011 jo Peraturan Menhub No. 92/ 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara.

Dalam aturan tersebut ada beberapa komponen yang harus dipenuhi pihak maskapai seperti asuransi kehilangan barang, asuransi kecelakaan dan asuransi keterlambatan. "Kelima maskapai tersebut  belum menyampaikan bukti dokumen atau kontrak asuransi dengan pihak perusahaan asuransi termasuk standar operation procedure (SOP) ke Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub,” kata Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Djoko.

Kemhub pun sudah melayangkan surat peringatan pertama ke lima maskapai tersebut sambil memberi waktu satu bulan untuk menanggapi surat peringatan tersebut.

Saat panggilan pertama ini tidak maskapai gubris, Kemhub bakal mengirim surat peringatan kedua sampai ketiga. Bila si maskapai tetap membisu di surat peringatan ketiga ini, Kemhub bakal membekukan izin usaha penerbanban dalam jangka waktu 14 hari.  Nah, bila belum ada tanggapan dari maskapai, Kemhub bakal mencabut izin usaha penerbangan si maskapai.

Syafril Nasution, Chief Executive Officer Indonesia Air Transport mengaku belum menerima surat peringatan dari Kemhub. "Saya masih belum menerima surat peringatan dari Kemhub sehingga saya belum bisa berkomentar mengenai persoalan ini," katanya kepada KONTAN.

Justru Syaril mengklaim bahwa Indonesia Air Transport sudah memiliki asuransi keterlambatan. Malah mereka sudah membayar biaya keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku bila terjadi keterlambatan penerbangan.

Bila Indonesia Air Transport belum menerima surat peringatan dari pemerintah, PT Travira Air,menurut rilis dari Kemhub, justru sudah merespon surat dari Kemhub dengan mengirim persyaratan untuk menyelenggarakan asuransi keterlambatan per tanggal 8 Oktober. (Tri Sulistiowati / Kontan)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com