Minggu, 23 November 2014

News / Bisnis & Keuangan

Benahi Sistem Pengamanan Pipa Penyaluran Minyak

Senin, 15 Oktober 2012 | 17:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —  Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berkoordinasi dengan kontraktor kontrak kerja sama untuk melaksanakan kerja sama pengamanan dengan kepolisian dan unsur pengamanan setempat lainnya untuk mengatasi pencurian minyak pada pipa. Hal ini disertai peningkatan sistem pengamanan internal.  

Menurut Kepala BP Migas R Priyono, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (15/10/2012), di Jakarta, terdapat dua jalur pipa yang rawan pencurian, yaitu jalur pipa minyak Tempino-Plaju sepanjang 262 kilometer milik PT Pertamina Gas. Selain itu, jalur pipa minyak Prabumulih-Plaju sepanjang 300 kilometer milik PT Pertamina EP Region Sumatera.  Terkait hal itu, BP Migas dan KKKS berkoordinasi untuk meningkatkan sistem pengamanan internal meliputi penambahan jumlah personel keamanan, meningkatkan frekuensi patroli jalur pipa yang sebelumnya hanya dilakukan pada siang hari menjadi siang dan malam hari, penambahan infrastruktur pengamanan internal (pagar perimeter, CCTV, dan teknologi akses, serta menambah pos pemantau pada titik-titik rawan).  

"Kami berharap ada bantuan pengamanan yang lebih intensif dari pihak kepolisian agar gangguan keamanan dapat diminimalkan dan mengurangi terjadinya losses," katanya. Pihaknya juga berharap ada tindakan pengamanan dan tindakan tegas terukur melalui proses hukum terhadap pelaku dan ada langkah antisipatif dari pihak kepolisian untuk menjaga stabilitas hukum terhadap pelaku.   Dalam rapat dengar pendapat itu, Komisi VII DPR meminta agar BP Migas, PT Pertamina, kepolisian, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan koordinasi pencegahan efektif terhadap kegiatan penyelundupan atau penimbunan illegal tapping minyak mentah yang terjadi di wilayah Indonesia.

Kasus-kasus penyelundupan atau penimbunan dan illegal tapping itu harus diusut secara tuntas dan diproses hukum.   Pada kesempatan sama, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman menyatakan, upaya penegakan hukum terkait pencurian minyak telah dilakukan. Namun, diakui pemberantasan penjarahan minyak pada pipa itu terkendala keterbatasan jumlah personel keamanan sementara pipa relatif panjang.  

"Perlu penerapan sistem teknologi untuk memudahkan deteksi jika ada pelubangan pipa," katanya.   Sejak Januari sampai September 2012, kepolisian telah menyidik 965 kasus dengan menetapkan 1.111 tersangka beserta barang bukti yang disita antara lain 14.000 liter minyak bumi, 14.230 liter minyak mentah, 170.000 liter minyak hitam, 8.815.704,5 liter solar, dan 654.809.158 liter Premium.  

Menurut Sutarman, jumlah sumur tua di Kabupaten Musi Banyuasin 1.500 lokasi yang dikuasai PT Pertamina sebanyak 830 sumur dan dikuasai masyarakat sebanyak 670 sumur. Pencurian yang terjadi melibatkan masyarakat sebanyak 3.350 orang (1 sumur dikelola sekitar 5 orang). Sebagian pipa dalam keadaan tidak tertanam atau di permukaan tanah sehingga memudahkan pencurian. Selain itu, jalur pipa juga jauh dari pantauan yang melewati hutan, rawa, kebun masyarakat, dan sebagian berada di sekitar permukiman penduduk.  

"Penegakan hukum yang dilakukan polisi belum sepenuhnya optimal dan efektif menghilangkan pencurian minyak mentah dan belum mampu mengungkap seluruh pencurian yang terjadi. Namun, kami berkomitmen untuk terus melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran itu," ujarnya.   Tidak optimalnya penegakan hukum oleh Polri disebabkan beberapa kendala antara lain dibutuhkan waktu cukup lama untuk proses penyidikan tindak pidana migas serta belum adanya tempat pengamanan barang bukti minyak mentah (termasuk zat yang berbahaya atau mudah terbakar). Kendala lain adalah luasnya jalur pipa yang harus diamankan dan kurangnya efek jera bagi pelaku illegal tapping karena rendahnya vonis dari pengadilan sehingga para pelaku kembali melanggar lagi setelah menjalani hukuman.


Penulis: Evy Rachmawati
Editor : Tjahja Gunawan Diredja