Garap Tol Sumatera, Dahlan Iskan Bentuk Konsorsium

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan akan membentuk perusahaan konsorsium untuk menggarap proyek jalan tol trans-Sumatera. Rencananya, konsorsium tersebut akan beranggotakan PT Hutama Karya dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Rencana partisipasi PTPN dalam proyek jalan tol trans-Sumatera ini dilakukan karena perseroan memiliki sebagian besar lahan di Sumatera sehingga lahan tersebut bisa digunakan untuk pembangunan jalan tol.

"Dengan adanya konsorsium, maka dana proyek jalan tol itu akan hemat 60 persen," kata Dahlan selepas rapat pimpinan di kantor Perum Perumnas di Cawang, Jakarta, Selasa (16/10/2012).

Kendati demikian, Dahlan enggan memerinci nilai proyek jalan tol tersebut secara keseluruhan. Begitu juga dengan mekanisme kerja di antara kedua BUMN tersebut, apakah sewa lahan atau bagi hasil.

Namun, Dahlan menyebut bahwa tanah milik PTPN di Sumatera (PTPN II, PTPN III, dan PTPN IV) nantinya akan menjadi ekuitas di PT Hutama Karya. Sebaliknya, PTPN akan memiliki saham di Hutama Karya, khususnya dalam perusahaan konsorsium tersebut.

"Kalau tidak begitu, prosesnya akan lebih lama. Bayangkan, Hutama Karya sudah mengeluarkan biaya hingga triliunan, kemudian harus mengurusi surat-surat pembebasan tanah juga," ungkap Dahlan.

Ia hanya menginginkan di antara perusahaan BUMN terjadi sinergi saling menguntungkan. Ia berharap, akhir tahun ini, konsorsium proyek jalan tol di Sumatera itu sudah bisa terbentuk. "Jadi, pembangunan tol itu menjadi lebih fleksibel karena biayanya jadi lebih kecil, dan pinjaman ke bank juga kecil; karena mendapat dukungan dari modal BUMN itu sendiri, berupa tanah milik PTPN," ujarnya.

Seperti diketahui, PT Hutama Karya akan dijagokan pemerintah untuk menggarap proyek jalan tol ruas Sumatera. Jika proyek jalan tol ini disetujui, maka panjang proyek jalan tol Sumatera itu bisa mencapai 2.700 km. Tahap pertama proyek jalan tol di Sumatera itu rencananya akan dibangun pada awal 2013 dengan panjang 300 km dengan nilai proyek mencapai Rp 28 triliun.