Stok Beras Bulog Cukup untuk 7 Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, stok cadangan beras untuk kebutuhan nasional saat ini mencapai 2,1 juta ton. Nilai tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama 7,7 bulan ke depan.

"Pembelian beras dari Bulog sendiri sudah mencapai 3 juta ton lebih, itu sudah menyamai pembelian Bulog pada 2009 lalu. Stok beras saat ini sudah 2,1 juta ton, ini cukup untuk 7,7 bulan. Ini stok yang cukup kuat," kata Hatta selepas Rapat Koordinasi tentang pangan di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Jumat (19/10/2012).

Hatta menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan dana untuk peningkatan kapasitas Bulog sebanyak Rp1,4 triliun.  Bahkan untuk menjaga stabilitas harga beras, gula dan kedelai, peran Bulog akan ditingkatkan dengan menaikkan cadangan ketiga komoditas tersebut sampai sekitar 7 oerseb dari kebutuhan nasional.

Agar selaras dengan kebijakan itu, cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog yang kini baru 500.000 ton akan dinaikkan menjadi 2 juta ton atau 5 persen - 6 persen kebutuhan beras nasional yang mencapai 37-38 juta ton. "Kita ingin stok beras 2 juta ton. Jadi ini sifatnya bukan tidak cukup, tapi karena kita ingin meningkatkan cadangan beras kita. Kalau cadangan beras kita kuat, maka orang tidak akan berani spekulasi dan memainkan harga," tambahnya.

Sekadar catatan, pemerintah memprediksikan produksi beras pada tahun ini mencapai 38 juta ton sudah dapat mencukupi kebutuhan nasional.   Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan kebutuhan beras pada tahun ini mencapai 34 juta ton, sehingga, masih ada surplus (kelebihan) sekitar 4 juta ton.

Kendati ada surplus, katanya, surplus tersebut belum mencapai target. Guna mencapai swasembada beras, pemerintah menargetkan harus ada surplus sebesar 10 juta ton.

"Akhir tahun harus ada cadangan beras sebesar 2 juta ton karena Januari-Februari 2013 masih belum panen," katanya.

Menurut dia, Indonesia sebenarnya sudah  swasembada beras, tetapi persoalannya swasembada tersebut dinilai belum cukup untuk memperkuat stok pangan dalam rangka ketahanan pangan di Indonesia.